Dianggap Lecehkan SOTK dan Gaji Tak Jelas, DPRD Babel Minta TKG Dibubarkan

Tiga pimpinan DPRD Babel sepakat minta pemprop Bangka Belitung membubarkan Tim Komunikasi Gubernur (TKG).

Dianggap Lecehkan SOTK dan Gaji Tak Jelas, DPRD Babel Minta TKG Dibubarkan
Bangka Pos/Hendra
Suasana Rapat Badan Musyawarah DPRD Babel bersama dengan Pemprov Babel, Kamis (29/3/2018). 

Laporan Wartwan Bangka Pos, HENDRA

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Tiga pimpinan DPRD Babel sepakat minta pemprop Bangka Belitung membubarkan Tim Komunikasi Gubernur (TKG).

Keinginan ini disampaikan di depan Sekda Babel, Yan Megawanti dan Kepala OPD Pemprop Bangka Belitung di Rapat Badan Musyawarah (Banmus), Kamis (29/3/2018).

Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya mengatakan TKG ini tidak masuk dalam susunan organisasi tata kerja (SOTK) pemerintahan.

“Ada TKG ini sudah melecehkan SOTK, sudah ada humas dan diskominfo. Tidak masuk SOTK, pertanyaannya gaji mereka ini darimana. Tidak boleh pakai APBD. Dibubarkan sajalah, kembalikan ke humas dan diskominfo,” kata Didit Srigusjaya.

Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya (Bangka Pos/Krisyanidayati)

Wakil Ketua I DPRD Babel, Hendra Apollo pun bereaksi terkait keberadaan TKG ini. Bila memang kinerja humas dan diskominfo lebih baik, wajar bila ada TKG. Sebaliknya bila memang tidak masuk dalam struktur, maka bubarkan saja TKG.

“Saran kita dibubarkan sajalah, sayang anggaran kita. Kita harus berpikir rasional,kita jangan ikuti gubernur yang ngerameng itu,” ujar Hendra Apollo.

Ketua DPD I Golkar Babel, Hendra Apollo.
Ketua DPD I Golkar Babel, Hendra Apollo. (Bangkapos/Hendra)

Ketua Komisi I DPRD Babel, Adet Mastur menegaskan bahwa dirinya sudah mengkonfirmasi ke SKPD terkait keberadaan TKG ini.

“Kita juga heran, berdasarkan bukti yang kita terima ada tim TKG ini. Kita dari SOTK tidak masuk, tapi dari SK Gubernur itu menggunakan APBD. Kalau tidak ada dalam SOTK tidak boleh menggunakan APBD. Kita akan panggil nanti dan minta pertanggungjawaban gubernur soal penggunaan APBD untuk TKG ini,” kata Adet.

Diketahui Gubernur Babel menerbitkan SK No. 188.44/1346/Diskominfo/2017 tentang pembentukan tim komunikasi gubernur babel periode 2017-2022.

Dalam SK tersebut juga disebutkan bahwa biaya yang timbul dari penerbitan SK tersebut dibebankan kepada APBD Babel dan biaya lainnya.

Ketua Komisi I, DPRD Babel, Adet Mastur
Ketua Komisi I, DPRD Babel, Adet Mastur (Bangka Pos / Hendra.)

Terkait keberadaan TKG ini, Sekda Babel, Yan Megawandi pun mengakui bila TKG tidak masuk dalam SOTK. Dalam anggaran juga kata Yan tidak ada dalam mata anggaran APBD Babel.

“TKG memang ada SK gubernur tahun 2017 tentang TKG. Di APBD tidak ada anggaran ke TKG, tugas TKG sifatnya cuma singkronisasi,” kata Yan Megawandi.

Sekda Babel, Yan Megawandi.
Sekda Babel, Yan Megawandi. (Bangka Pos/Krisyanidayati.)

Sementara Kadiskominfo Babel Sudarman menjelaskan bahwa TKG seperti pranata humas. TKG dikepalai oleh Bambang dan menjabat juga sebagai staf khusus gubernur.

“Disana ada PNS dibantukan ke TKG ini, seperti dengan KPID itu. Memang anggarannya tidak ada anggarannya,” kata Sudarman.

Penulis: Hendra
Editor: Evan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved