Pemerintah Kota Pangkalpinang Sampaikan LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2017

Dewan Perwakilan Rakyat Pangkalpinang (DPRD) melaksanakan rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban walikota pangkalpinang

Pemerintah Kota Pangkalpinang Sampaikan LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2017
Yudha Palistian
Pjs Walikota Pangkalpinang, Asyraf Syahrudin menyampaikan LKPJ Walikota tahun anggaran 2017 

Laporan Wartawan Bangka Pos,  Yudha Palistian

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Dewan Perwakilan Rakyat Pangkalpinang (DPRD) melaksanakan rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) walikota pangkalpinang tahun anggaran 2017 yang ke Tujuhbelas massa persidangan II tahun 2018 di Gedung DPRD Pangkalpinang, Kamis (29/3/2018).

Pada sidang paripurna LKPJ tersebut dihadiri oleh Pjs walikota pangkalpinang asyraf suryadin, staf ahli bidang keuangan ekonomi dan pembangunan, serta pejabat-pejabat dari instansi di kota pangkalpinang.

Sidang paripurna itu dibuka oleh ketua DPRD pangkalpinang, ahmad Subari serta nota pengantar persidangan disampaikan oleh Pjs walikota pangkalpinang.

Dalam penyampaian nota pengantar yang disampaikan oleh Asyraf Suryadin, Pengolahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)  tahun 2017 dengan target sekitar Rp 868 Miliyar dan sudah terealisasikan sekitar Rp 865 Miliar.

"Rapat paripurna ini menyampaikan LKPJ tahun anggaran 2017 adalah penjelasan mengenai arah kebijakan pemerintah daerah, lajur pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah serta tugas umum pemerintah," ucap asyraf kepada BangkaPos usai rapat paripurna tersebut.

"Dalam penyajian uraian LKPJ ini dijelaskan dan digambarkan secara menyeluruh pelaksanaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang telah dicapai oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pangkalpinang , antara lain, dengan menyajikan data dan informasi, fakta dan ilustrasi pelaksanaan kegiatan serta keluaran (output) dan hasil (outcome)," tutur asyraf dengan antusias.

Ia juga mengungkapkan bahwa LKPJ ini disusun secara bertahap mewujudkan masyarakat pangkalpinang yang maju,sejahtera dan berkeadilan serta penetapan APBD anggaran 2017 dengan peraturan kota Pangkalpinang nomor 19 tahun 2016 tentang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan peraturan daerah kota Pangkalpinang nomor 8 tahun 2017 tentang perubahan APBD tahun 2017, antara lain meliputi 24 urusan wajib, pilihan maupun penunjang. 

"Penyampaian LKPJ Daerah ini sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah dalam mengemban amanah rakyat," tutupnya.(*)

Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help