Konsultasi dan Koordinasi Jangan Langsung ke Kemendagri

Kepala Biro Pemerintahan Setda Babel, M. Haris mengatakan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran agar kabupaten/kota

Konsultasi dan Koordinasi Jangan Langsung ke Kemendagri
Bangka Pos / Krisyanidayati
Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, M. Haris. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Krisyanidayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kepala Biro Pemerintahan Setda Babel, M. Haris mengatakan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran agar kabupaten/kota dalam hal Koordinasi dan Konsultasi untuk urusan yang berkaitan dengan Kementerian dalam negeri tidak langsung ke Kementerian.

"Surat Edaran seluruh urusan pemerintahan yang akan dikonsultasikan dengan Kemendagri kaitan penyelenggaraan pemerintahan makanya
harus dikomunikasikan ke pemerintahan provinsi dulu," kata Haris, usai pembukaan rapat pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan kabupaten/kota oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, di Hotel Menumbing, Senin (2/4/2018) sore.

Haris menjelaskan apabila dari provinsi tidak dapat memberikan penjelasan baru direkomendasikan ke Kemendagri.

"Kalau hasil itu harus memerlukan penjelasan yang belum terjelaskan Pemprov, oleh Pemprov Kabupaten/kota termasuk DPRD dapat didampingi dan direkomendasikan ke berkonsultasi ke Kemendagri. Tidak bisa langsung kesana, tidak akan diterima, karena Kemendagri kan mengkonfirmasi ke provinsi lebih dahulu, kalau tidak ke Provinsi dulu tidak dilayani," ujarnya.

Ia berharap nantinya ini akan terealisasi, sehingga peran gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah dapat dirasakan dan dimanfaatkan pemerintah kabupaten/kota.(*)

Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved