27 Anggota Setuju Interpelasi ke Gubernur Babel, Gerindra Gencar Lobi

Lima partai dengan total 27 anggota sudah menyatakan setuju untuk melakukan interpelasi

27 Anggota Setuju Interpelasi ke Gubernur Babel, Gerindra Gencar Lobi
Bangka Pos/Krisyanidayati.
Gubernur Babel Erzaldi Rosman Djohan. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Rencana DPRD menggunakan hak interpelasi terus berlanjut. Lima partai dengan total 27 anggota sudah menyatakan setuju untuk melakukan interpelasi terhadap kebijakan Gubernur Erzaldi Rosman Djohan yakni Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi PKS, Partai Hanura (dari Fraksi Madani), PAN (dari Fraksi Amanat Demokrat).

Tiga partai yang menolak yaitu Fraksi Gerindra, Fraksi PPP, Partai Nasdem ( dari Fraksi Madani). Sedangkan partai yang ragu yakni Partai Demokrat ( dari Fraksi Amanat Demokrat), Partai Kebangkitan Bangsa (Fraksi Madani).

Ketua Fraksi Golkar, Marsidi, mengatakan bahwa fraksi golkar tetap komitmen untuk mendukung hak interpelasi bila memang sudah memenuhi persyaratannnya. Hak interpelasi diatur dalam hak DPRD Propinsi Pasal 106, Undang-undang No. 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Sedangkan teknisnya pelaksanaan hak interpelasi DPRD Babel diatur di pasal 12 peraturan DPRD Babel No. 1 tahun 2017 .

"Tidak perlu ditakutkan oleh siapapun termasuk Pak Gubernur ataupun eksekutif. Interpelasi ini hanya bertanya, minta penjelasan, minta diluruskan. Persoalan yang belum jelas minta diperjelaskan. Terbuka saja, biar tidak ada dusta diantara kita dan semua masyarakat tahu. Itu saja," kata Marsidi politisi senior Golkar Babel.

Ketua Fraksi Madani dari Partai Hanura, Syamsirwan, menjelaskan tidak ada masalah adanya interpelasi terhadap gubernur. Interpelasi juga hak lembaga DPR.

"Ini hanya mempertanyakan pertanggjawaban dia terkait kebijakan-kebijakan yang telah diambil yang bersangkutan, tidak sesuai dengan mekanisme dan undang-undang," ujar Syamsirwan .

Sekretaris Fraksi PDIP, Adet Mastur menegaskan PDIP tetap pada komitmen untuk mengajukan hak interpelasi.

"Sikap fraksi PDIP sesuai dengan data yang kami terima kami tetap mengajukan hak interpelasi untuk meminta keterangan kepada gubernur," tegas Adet.

PKB dan Demokrat Masih Ragu

Halaman
123
Penulis: Hendra
Editor: teddymalaka
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help