Tunggakan BPJS Bukan Sepenuhnya Tanggungjawab Pemerintah

Erna Wijaya Kesuma mengatakan tunggakan iuran BPJS tidak sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah.

Tunggakan BPJS Bukan Sepenuhnya Tanggungjawab Pemerintah
Bangka Pos / Krisyanidayati
Pertemuan Forum Kemitraan dengan pemangku kepentingan, di ruang rapat Romodong Pemprov Babel, Jum'at (6/4/2018) 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Krisyanidayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Deputi Direksi Wilayah Sumatera Selatan, Babel dan Bengkulu BPJS Kesehatan, Erna Wijaya Kesuma mengatakan tunggakan iuran BPJS tidak sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah.

"Enggak semuanya pemerintah kecuali yang tidak mampu itu yang memang dibiayai pemerintah, tapi ini kan tunggakan iuran mandiri, ini yang sedang kita coba untuk mengajak masyarakat bergotong royong yang sehat membantu yang sakit jadi iurannya tetap harus dibayarkan," katanya usai pertemuan Forum Kemitraan dengan pemangku kepentingan, di ruang rapat Romodong Pemprov Babel, Jum'at (6/4/2018).

Erna membeberkan sepanjang tahun 2017 pendapatan iuran BPJS seharusnya Rp 300.267.829.159 namun yang diterima BPJS Kesehatan yang membayar iuran sebesar Rp 269.711.920.960, masih terjadi tunggakan sebesar Rp 30.555.908.199.

Lebih lanjut ia menyebutkan realisasi biaya pelayanan kesehatan di Babel sepanjang 2017 sudah mencapai Rp. 340.315.722,516.

"Penerimaan kami Rp 269.711.920.960, ini coba kita bandingkan biaya yang kita terima dengan yang kita berikan," katanya..(*)

Penulis: krisyanidayati
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved