Gabungan LSM dan Ormas Bersatu Tolak Hak Interpelasi DPRD Terhadap Gubernur Bangka Belitung

LSM dan Ormas Bersatu Kabupaten Bangka mempertanyakan rencana DPRD Babel yang akan melakukan interpelasi terhadap Gubernur.

Gabungan LSM dan Ormas Bersatu Tolak Hak Interpelasi DPRD Terhadap Gubernur Bangka Belitung
Bangka Pos/Nurhayati
Konferensi Pers yang digelar Gabungan LSM dan Ormas Bersatu Kabupaten Bangka menyikapi hak interpelasi DPRD Babel terhadap Gubernur Babel di Sungailiat, Senin (9/4). 

SUNGAILIAT, BANGKA POS - Gabungan LSM dan Ormas Bersatu Kabupaten Bangka mempertanyakan rencana DPRD Babel yang akan melakukan interpelasi terhadap Gubernur Babel melalui paripurna DPRD Babel tanggal 16 April 2018.

Gabungan LSM dan Ormas Bersatu tersebut terdiri dari FKPPI Kabupaten Bangka, LSM Bahari Kite, LSM Harapan Masyarakat Serumpun Sebalai (LSM HAMASS Babel), DPC Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 Kabupaten Bangka (LAKIP 45 Kabupaten Bangka), LSM Gerakan Rakyat Pemerhati Realisasi Investasi (LSM GARPIS Babel) dan LSM Forum Reformasi Pemuda Sepintu Sedulang (LSM Formula).

Menurut pandangan Gabungan LSM dan Ormas Bersatu Kabupaten Bangka diwakili Amhar Harun, Marwansyah, Subiano, Zainal Abidin, R Suyatno dan Ardam serta Tokoh Masyarakat Bangka Romadi Hamid, rencana DPRD yang akan melakukan interpelasi terhadap Gubernur Babel tersebut sangat bertendensi berdasarkan suka dan tidak suka terhadap individu.

Dikatakan Juru Bicara Gabungan LSM dan Ormas Bersatu Kabupaten Bangka, Marwansyah, persoalan yang muncul terlalu berlebihan mengingat yang dipersoalkan hanya zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil (RZWP3) yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya di Bangka Barat dan Bangka Induk.

Menurutnya seharusnya DPRD sadar bahwa DPRD maupun gubernur dipilih oleh rakyat oleh karenanya yang menjadi prioritas adalah kepentingan rakyat dimana dia dipilih. Sebagai anggota DPRD harus memikirkan dimana ia dipilih, apa yang telah dilakukan di daerah pemilihannya.

Dikatakan Marwansyah jika perda RZWP3K belum disiapkan eksekutif, legislatif yang harus proaktif, bila perlu mempersiapkan draf RZWP3K.

"Itu baru namanya legislator jangan hanya dinas luar saja yang menjadi prioritas, sementara hasil dinas luar dan studi banding rakyat Babel tidak tahu sama sekali apa yang telah diperbuatnya di luar daerah,"ungkap Marwansyah.

Untuk itu dia tegaskan apa yang dibuat DPRD Babel tetap berdampak kepada masyarakat Bangka Belitung, jangan berbuat gaduh di masyarakat karena masyarakat perlu karya dewan apa yang telah diperbuat untuk kesejahteraan rakyat.

Pada kesempatan itu, diwakili Zainal Abidin selaku Sekretaris LSM HAMASS Babel membacakan pernyataan sikap Gabungan LSM dan Ormas Bersatu Kabupaten Bangka.

1. Menolak rencana hak interpelasi dan pemakzulan terhadap Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui paripurna.

Halaman
123
Editor: fitriadi
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved