Sudah Dirazia, hingga Dibakar, Tambang Liar Masih Beraktivitas di Sungai Perimping

Tambang inkonvensional (TI) tak hanya marak di Desa Ridingpanjang dan Sungai Berok Belinyu Bangka

Sudah Dirazia, hingga Dibakar, Tambang Liar Masih Beraktivitas di Sungai Perimping
bangkapos.com/Riyadi
DAS Perimping sampai kini terus di eksploitasi oleh aktifitas tambang ilegal.

Laporan Wartawan Bangka Pos, Fery Laskari

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Tambang inkonvensional (TI) tak hanya marak di Desa Ridingpanjang dan Sungai Berok Belinyu Bangka, namun juga di kawasan Sungai Perimping Kacamatan Riausilip Bangka.

Ini menjadi sorotan Lembaga Kelautan dan Perikanan (LKPI) Kabupaten Bangka.

"Permasalahan tambang ilegal juga terjadi di Sungai Perimping. Sekarang tambang ilegal marak lagi di Sungai Perimping," kata Direktur LKPI Kabupaten Bangka, A Hanif kepada Bangka Pos Groups, Selasa (10/4/2018).

Padahal kata Hanif, tambang ilgal berupa tambang TI Rajuk ataupun TI Tower di Sungai Perimping, sebelumnya sempat reda.

Ketika itu nelayan lokal mengamuk dan membakar ponton penambang.

"Tapi sekarang marak lagi. Padahal beberapa waktu lalu sudah dilakukan pembakaran, tapi sekarang masih beraktifitas kembali. Ini juga disinyalir ada indikasi dibekingi oleh oknum aparat," katanya.

Menurut Hanif, Sungai Perimping juga merupakan tempat nelayan menangkap ikan, udang dan kepiting. Jika sungai itu diambah tambang, maka nelayan akan tergganggu.

"Makanya harapan kami jangan sampai terjadi lagi pembakaran yang pada akhirnya nelayan yang disalakan, padahal penambang ilegal itu sudah jelas salah ada ancaman pidananya, tetapi tidak ditindak," katanya.

Hanif kawatir, jika tambang ilegal di Sungai Perimping dibiarkan, maka pergesekan kembali terjadi antar nelayan lokal dan penambang.

"Dikawatirkan oleh kami bahwa kalau terus dibiarkan, bukan tidak mungkin akan terjadinya konflik antar nelayan dengan penambang," katanya.

Hanif berharap aparat kepolisian cepat bertindak. Jika aparat membiarkan tambang ilegal beroperasi, dipastikan habitat sungai semakin rusak.

"Harapan kami agar permasalahan ini cepat diatasi, apalagi Tahun 2016 lalu, Kementrian Kelautan RI sudah dua kali mengeluarkan surat perintah agar diberhentikan semua jenis penambangan legal," katanya.(*)

Penulis: ferylaskari
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved