Tak Dianggarkan Pemerintah, Pungutan Biaya Ujian Nasional Paket Tuai Polemik

Kalau tidak ada dasar hukumnya berarti pungli. Oleh sebab itu kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah--red) yang

Tak Dianggarkan Pemerintah, Pungutan Biaya Ujian Nasional Paket Tuai Polemik
bangkapos.com/nurhayati
Akhmad Mukhsin 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Nurhayati

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Pelaksanaan ujian nasional paket A, B dan C di Kabupaten Bangka yang diselenggarakan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Bangka memunculkan polemik.

Pasalnya adanya pungutan untuk ujian paket B dan C yang dilaksanakan dengan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Kabupaten Bangka.

Sebelumnya ujian nasional ini tidak menggunakan sistem UNBK tetapi ujian nasional berbasis kertas dan pencil yang dilaksanakan secara gratis.

Menanggapi adanya pungutan tersebut Sekda Bangka Akhmad Mukhsin menyatakan untuk melakukan pungutan harus ada dasar hukumnya.

"Kalau tidak ada dasar hukumnya berarti pungli. Oleh sebab itu kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah--red) yang terkait lakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jangan ada pungutan-pungutan dan sejenisnya kalau tidak diatur. Kalau diatur baru dilaksanakan. Apalagi bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan," tegas Mukhsin.

Ia minta jika ada pungutan tersebut segera ditindaklanjuti oleh pihak OPD terkait jangan sampai dilakukan.

Mukhsin minta jika biaya untuk ujian pendidikan paket tersebut terlanjur dipungut segera dikembalikan kepada masing-masing peserta ujian.

"Semua sudah dianggarkan dalam fasilitas kita untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ini," tegas Mukhsin.

Ditegaskannya jika ada perda maupun perbup yang mengatur tentang pungutan untuk ujian pendidikan paket berarti tidak salah, tetapi jika tidak ada aturannya berarti pungli.

"Jangan sampai terjadi, Tim Saber Pungli hukumnya jelas," tegas Mukhsin.

Untuk itu ia akan meminta laporan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka karena Sanggar Kegiatan Belajar yang menyelenggarakan ujian nasional pendidikan paket ada dibawah kewenangan dinas pendidikan.(*)

Penulis: nurhayati
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved