Wacana Pemutihan IMB Tergantung Keputusan Wali Kota

Dengan adanya pemutihan IMB ini, maka PAD bisa bertambah. Orang sebenarnya sudah mulai sadar IMB ini, apalagi perumahan

Wacana Pemutihan IMB Tergantung Keputusan Wali Kota
Bangka Pos/Dedi Qurniawan
Suparlan Dulaspar 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Dedy Qurniawan

BANGKAPOS.COM, BANGKA- Wacana pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ‎tergantung keputusan Wali Kota. Hal ini dinyatakan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang Suparlan Dulaspar kepada Bangka Pos, Rabu (11/4) menanggapi perkembangan wacana pemutihan IMB yang sempat mencuat beberapa waktu lalu.

Sampai saat ini, kata dia, pihaknya belum dapat perintah terkait wacana ini.

"Yang jelas kebijakannya dari Wali Kota, setelah ada perintah, kami siap follow up-nya seperti apa sepanjang memenuhi syarat Sempadan Jalan," kata Suparlan ditemui Bangka Pos, Rabu (11/4/2018).

Senada dengan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Abdul Ghoni beberapa waktu lalu,‎ menurut Suparlan, pemutihan IMB akan terkendala syarat Sempadan Jalan dengan rumus 1/2 n+1.

Bangunan warga ‎yang meminta pemutihan IMB akan sulit dipenuhi karena adanya rumus tersebut.

"Garis bangunan mereka tidak memenuhi syarat 1/2 n+1 tadi, mereka tidak bisa juga. Paling pemutihan itu adalah pemutihan IMB yang memenuhi syarat. Banyak sekarang yang mengajukan IMB tapi kami tolak karena syarat rumus Sempadan Jalan tersebut. Tidak bisa kami rekomendasikan, kalau nekat bangun, ya silakan resikonya ditanggung sendiri," beber Suparlan.

Wacana pemutihan IMB sempat mencuat setelah Penjabat sementara Wali Kota Pangkalpinang Asyraf Suryadin mengharapkan adanya ketertiban terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Pangkalpinang.

Hal ini ia sampaikan saat memimpin apel mingguan sekaligus pengukuhan pejabat dan launching Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Pangkalpinang di halaman Kantor Wali Kota Pangkalpinang awal April lalu.

Ketertiban dalam kepemilikan IMB di Pangkalpinang itu ia harapkan seiring dengan dikukuhkannya BKPRD Pangkalpinang.

Hal ini lalu direspons oleh Ketua BKPRD Pangkalpinang Radmida Dawam dengan wacana pemutihan IMB.‎

‎Menurut Suparlan, satu di antara hal yang diperoleh Pangkalpinang jika IMB tertib adalah meningkatnya Pendapat Asli Daerah.

"Dengan adanya pemutihan IMB ini, maka PAD bisa bertambah. Orang sebenarnya sudah mulai sadar IMB ini, apalagi perumahan, mereka perlu untuk agunan ke bank. Yang masih perlu diingatkan soal IMB ini sebenarnya masyarakat, ini tergantung peran lurah dan camat untuk mensosialisasikannya ke warga. Sosialisasi kami sudah, kami kan tidak mungkin sosialisasi ke seluruh warga, kami sosialisasi ke lurah RT, RW, merekalah yang sosialisasi," kata dia. (*)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help