Sejak 2009, Pembuatan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Gratis

Permen pertama ada 13 bidang usaha, kemudian permen yang baru No. 18 Tahun 2016 akan disosialisasikan Dinas Pariwisata dengan

Sejak 2009, Pembuatan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Gratis
Bangkapos/Edwardi
Aris Sitaba, Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata Kementrian Pariwisata RI. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Edwardi

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Aris Sitaba, Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata Kementrian Pariwisata RI mejelaskan semua pelaku usaha pariwisata di Indonenesia perlu  melihat dari aspek legalitas akan pentingnya memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

“Bila selama ini belum memiliki izin usaha pariwisata, maka sekarang ini sesuai dengan aturan Undang-undang Pariwisata No. 10 Tahun 2009 diistilahkan menjadi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP),” kata Aris ditemui Bangkapos,com di sela-sela acara Sosialisasi dan Penerapan serta Pengawasan Standarisasi Melalui Sosialisasi Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 di SUN Hotel Kota Pangkalpinang, Kamis (12/04/2018).

Dijelaskannya, jadi sejak tahun 2009 maka setiap pelaku usaha pariwisata diwajibkan membuat TDUP. Sistem pelaksanaannya baru bisa dilaksanakan setelah terbitnya peraturan Menteri Pariwisata, namun peraturan menteri ini mengalami dua kali penyesuaian.

“Permen pertama ada 13 bidang usaha, kemudian permen yang baru No. 18 Tahun 2016  akan disosialisasikan Dinas Pariwisata dengan mengundang semua pelaku pariwisata. Paling tidak mengetahui prosesnya, persyaratannya,” ujar Aris.

Ditegaskannya  TDUP ini merupakan suatu terobosan, dimana sejak Tahun 2009 tidak dikenal lagi biaya perizinan.

“Semuanya tidak ada pungutan biaya atau gratis, tapi tentu saja untuk melengkapi administratif perlu IMB, UKL/UPL tentunya perlu ada biaya yang perlu disiapkan, tapi kalau untuk pembuatan TDUP tidak dikenakan biaya,” tegasnya.

Ditambahkannya. Selain itu  tidak dikenal lagi herregistrasi atau TDUP ini berlaku seumur hidup, sepanjang perusahaan itu masih menjalankan usahanya.

“Selain itu perusahaan tersebut tidak terkena sanksi pencabutan TDUP, kedua mengundurkan diri dari usaha itu,” jelasnya.

Diakuinya sebagai warga negara yang baik maka semua jenis usaha itu harus jelas legalitas usahanya.

“Jangan kita berusaha tanpa ada izin TDUP. Sebagai warga negara yang baik kita harus membayar pajak, sehingga usaha kita tidak dinilai liar dan pajak itu juga akan digunakan untuk pembangunan daerah juga,” tukasnya.(*)

Penulis: edwardi
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help