Leisure Bangka Belitung

Menpar Minta KEK Pariwisata Harus Bersih dari Penambangan

Arief Yahya menegaskan jika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ingin menjadikan sektor pariwisata sebagai unggulan maka Tidak Ada Pertambangan

Menpar Minta KEK Pariwisata Harus Bersih dari Penambangan
Bangka Pos / Nurhayati
Menteri Pariwisata Republik Indonesia Arief Yahya saat berkeliling Pantai Tanjung Pesona yang masuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Pantai Timur Sungailiat, Jumat (13/4/2018) ketika menghadiri HUT Real Estate Indonesia (REI) ke 46 Tahun. 

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Menteri Pariwisata Republik Indonesia Arief Yahya menegaskan jika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ingin menjadikan sektor pariwisata sebagai unggulan maka tidak ada kawasan pertambangan di daerah pariwisata.

Dikatakannya, harus memilih sektor mana yang memberikan Produk Domestik Brutto (PDB) terbesar, yang memberikan devisa terbesar dan menyerap tenaga kerja terbesar.

"Silahkan dicek berapa besar PDB pariwisata, di sini saya katakan PDB pariwisata tidak besar katakanlah lima persen tapi employment (kesempatan kerja--red) nya ratusan ribu, kita bandingkan industri lainnya. Pariwisata semakin di lestarikan semakin mensejahterakan kalau yang lain belum tentu," jelas Arief Yahya saat konfrensi pers, Jumat (13/4/2018) di Tanjung Pesona Resort and Spa Sungailiat.

Ia sering bercanda dengan Menteri Kelautan Republik Indonesia Susi Pudjiastuti, ikan jika  dari  bawah laut lebih mahal ketimbang ditangkap dijual untuk konsumsi.

Hal ini kelihatan dari daerah perikanan yang bertransformasi ke daerah pariwisata dimana pendapatan per kapita masyarakatnya lebih tinggi sehingga tingkat pendidikan anak-anak mereka juga lebih tinggi di daerah yang menjadi destinasi wisata.

"Mohon maaf dibandingkan dengan di kampung-kampung nelayan. Kamu bisa lihat kalau di kampung nelayan lihat fisiknya tidak terlalu bagus, di pariwisata cenderung bersih, anak-anaknya sekolah lebih tinggi ini menunjukan kesejahteraan," ungkap Arief Yahya.

Dikatakannya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata yang sudah ditetapkan pemerintah daerah harus bersih dari penambangan timah.

"Untuk itu pemerintah daerah harus bisa menetapkannya. Yang ditetapkan bupati ya bupati, oleh gubernur ditetapkan gubernur, oleh pusat harus ditetapkan. Di pusat kecenderungannya tergantung usulan dari gubernurnya," kata Arief Yahya.(*)

Penulis: nurhayati
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved