Begini Tanggapan BPJS Kesehatan Terkait Keluhan Klaim RS Depati Bahrin

Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Pangkalpinang mengklarifikasi Pokja II DPRD Kabupaten Bangka yang menyebut jasa layanan

Begini Tanggapan BPJS Kesehatan Terkait Keluhan Klaim RS Depati Bahrin
Bangka Pos/Dedi Qurniawan
Kepala Bidang SDM, Umum, dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Pangkalpinang Anugrah Maha Putraā€ˇ 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Dedy Qurniawan

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Pangkalpinang mengklarifikasi Pokja II DPRD Kabupaten Bangka yang menyebut jasa layanan medis di Rumah Sakit Depati Bahrin hang tidak dibayarkan oleh BPJS Kesehatan.

Baca: Klaim Ditunggak BPJS, Pihak RS Depati Bahrin Terpaksa Berutang

Kepala Bidang SDM, Umum, dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Pangkalpinang Anugrah Maha Putra menuturkan, pihaknya telah mengecek ihwal jasa layanan medik di rumah sakit tersebut.

Hasilnya, jasa layanan medik di RS Depati Bahrin memang baru dibayarkan untuk Januari 2018. Adapun untuk Februari dan Maret belum dibayarkan karena rumah sakit belum mengajukan usulan pencairan jasa layanan medik.

"Kami sudah kroscek ke RS Depati Bahrin, pengajuan terakhir mereka itu di Januari 2018. Untuk Februari Maret itu belum melakukan pengajuan. Januari itu sudah masuk klaimnya. Kami bayar tergantung pengajuan,"‎kata Anugrah‎ ditemui Bangka Pos di ruang kerjanya, Selasa (17/4/2018).

Anugrah menjelaskan, ada tiga tahapan dalam proses klaim jasa layanan medik. Pertama adalah pengajuan, verifikasi (kedua), dan pembayaran (ketiga).

"Tiga tahapan ini, sesuai dengan Perpres nomor 19, kami dikasih waktu 15 hari untuk pembayaran. Kalau rumah sakit belum mengajukan, kami mau verifikasi apa‎. Itu bisa dikroscek," katanya.

Selain itu, ketika rumah sakit mengajukan klaim, pihaknya akan memverifikasi klaim tersebut apakah sudah sesuai tindakan obat dan pelayanan medis yang diberikan. Jika sudah sesuai, baru klaim tersebut dibayarkan.

Dalam mekanisme pembayaran klaim, tahapan verifikasi dianggap tahapan paling krusial. Saat terjadi kasus berkas tak lengkap, kode yang salah, maka pembayaran klaim akan dipending.

"Kalau sudah sesuai, ya kami langsung bayar. Jika dalam verifikasi ada masalah maka kami akan ke rumah sakit dulu. Jika sudah sesuai, langsung kami bayarkan," katanya.

Jika antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan ‎tetap tak sepakat soal pembayaran klaim, maka penanganannya akan ditangani oleh Tim Kendala Mutu dan Biaya (TKMB) dan Derwan Pertimbangan Medik (DPM).

"Yang jelas DPM akan menanganinya jika rumah sakit dan BPJS tak ketemu soal klaim. DPM itu di antaranya diisi oleh para dokter spesialis," kata Anugrah.(*)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: Evan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved