Tambang Ilegal Tumbuh Subur, DPR RI Pertanyakan Peran Pemerintah dan Aparat Hukum

Persoalan tambang inkonvensional (TI) ilegal yang marak terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan perhatian semua pihak

Tambang Ilegal Tumbuh Subur, DPR RI Pertanyakan Peran Pemerintah dan Aparat Hukum
Bangka Pos/Krisyanidayati.
Anggota komisi VII DPR RI, Melda Adriani 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Krisyanidayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Persoalan tambang inkonvensional (TI) ilegal yang marak terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan perhatian semua pihak, pasalnya ini dinilai memicu kerusakan lingkungan yang terjadi Babel.

Anggota komisi VII DPR RI, Melda Adriani menyoroti maraknya TI Ilegal yang sudah merambah hutan, jalan, pemukiman, bahkan sekolah namun tidak dilakukan penertiban oleh aparat maupun pemerintah setempat.

Melda menyesalkan TI ilegal yang beroperasi di Kantor Bupati Bangka Selatan, SDN 10 Batu Belubang dibiarkan begitu saja, bahkan ia menilai TI ilegal kini juga tumbuh subur difasilitas publik yang dinilai dibiarkan.

"Setiap saya turun ke dapil ada banyak tambang liar, bukannya di darat tapi juga dilaut, jaraknya juga dekat dengan pantai, tambang liar juga ada dipinggir jalan. Di Bangka Selatan di belakang kantor Bupati, kok bisa ada tambang dibelakang kantor Bupati? yang lebih miris itu Bangka Tengah ada tambang ilegal dekat SD 10 Batu Belubang, kalau mereka nambang akan ganggu pelajaran. Di Muntok dekat Menumbing juga ada TI ilegal? Ini tolong perhatiannya Pemerintah dan aparat hukumnya," tegas Melda saat bertemu dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di ruang rapat Tanjungpendam, Senin (30/4/2018).

Ia menilai pemerintah dan aparat hukum menutup mata akan TI ilegal ini. Jika ini tidak dicegah dan dilakukan tindakan penertiban akan semakin merusak lingkungan di Babel.

"Saya mohon segera untuk diperhatikan masalah tambang liar, mereka menggunakan alat besar dan eksavator itu kok bisa lost control. Kepala daerah kan punya wilayahnya masing-masing, kenapa dia tidak bisa mencegah, ini yang sangat saya sesalkan," sebutnya.

Menurutnya, Pemerintah harus lebih serius dalam menyelesaikan persoalan TI Ilegal.

"Aturan harus tetap ditegakkan, masyarakat juga perlu edukasi. Kalau Pemerintah sama aparat hukumnya enggak tegas, mau gimana? Ada apa ini sama aparat hukum dan pemerintahnya. Enggak bisa Pemerintah bilang lemah dalam pengawasan, jangan hanya sekedar sidak, habis sidak hilang nanti muncul lagi, harus gencar," tegasnya.

Ia menilai efek TI ilegal ini akan mengancam kerusakan lingkungan.

"Kita mau nuntut pertanggungjawaban siapa kalau lingkungannya sudah rusak, makanya diutamakan pencegahan dulu. Harusnya lebih mengerti ini merusak lingkungan hidup, hutan yang nantinya juga akan merusak flora dan fauna. Di laut terumbu karang rusak, ini waktu puluhan tahun lagi mengembalikan ini," sebutnya.

Penulis: krisyanidayati
Editor: Evan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved