Miris, Ternyata Masih Ada Perusahaan Media yang Menggaji Wartawan Rp 1 Jutaan

Bahkan yang lebih mengenaskan lagi, dengan upah jauh dari layak, perusahaan belum memberikan Jaminan

Miris, Ternyata Masih Ada Perusahaan Media yang Menggaji Wartawan Rp 1 Jutaan
Kolase tribunnews.com
May Day 2018 

BANGKAPOS.COM--Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang, Serikat Pekerja Lintas Media (SPLM) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, menggelar aksi damai dalam Peringatan Hari Buruh 2018, di Bundaran Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Selasa (1/5/2018).

Aksi yang diikuti puluhan jurnalis dari berbagai media di Kota Semarang tersebut menyuarakan berbagai tuntutan perburuhan yang selama ini banyak diabaikan pengelola media.
‎


AJI Kota Semarang dan SPLM Jawa Tengah mengimbau kepada seluruh pekerja media untuk melaporkan perusahaan media tempat mereka bekerja jika tidak taat hukum.

Selain itu, dalam aksi tersebut, AJI Kota Semarang dan SPLM Jawa Tengah juga mendesak kepada instansi terkait untuk mencabut izin operasional terhadap perusahaan media yang tidak menaati aturan.


‎
Ketua SPLM Jawa Tengah, Abdul Mughis menyatakan hingga detik ini masih ada perusahaan media yang melanggar Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Mughis mencontohkan, sejumlah media di Kota Semarang hanya memberikan upah hanya di kisaran Rp 1 juta per bulan.

Hal ini sangat jauh dari standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2018 Kota Semarang yang ada di angka Rp. 2,7 juta (Survei Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Kota Semarang).

"Bahkan yang lebih mengenaskan lagi, dengan upah jauh dari layak, perusahaan belum memberikan Jaminan Kesehatan serta Jaminan Hari Tua," ujar dia.

Ketua LBH Semarang, Zainal Arifin mengatakan saat ini politik upah murah dijadikan senjata oleh pemerintah untuk mengundang investasi.

"LBH Semarang menuntut pemerintah untuk mencabut PP Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, menghentikan praktek politik upah murah di Jawa Tengah dan pasar tenaga kerja fleksibel, meminta perusahaan menghentikan jam kerja panjang dan tak manusiawi, serta memenuhi hak - hak buruh perempuan." ujar Zainal.

Zainal juga meminta kepada pengawas ketenagakerjaan berperan aktif dalam penegakan hukum ketenagakerjaan, menjalankan reforma agraria sejati, serta melakukan penegakan hukum terhadap industri yang merusak lingkungan.

Dalam peringatan hari buruh ini, LBH Semarang juga mengecam segala bentuk penggusuran dengan dalih apapun. (Tribun Jateng/Raka F Pujangga)




Editor: Iwan Satriawan
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved