Punya IUP Laut Tapi Tak Punya Kapal, Deddy Yulianto Minta Gubernur Cabut Izin

Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Deddy Yulianto meminta Gubernur Bangka Belitung mempertimbangkan sejumlah

Punya IUP Laut Tapi Tak Punya Kapal, Deddy Yulianto Minta Gubernur Cabut Izin
Istimewa
Wakil Ketua DPRD Babel, Deddy Yulianto

Laporan Wartawan Bangka Pos, Teddy Malaka

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Deddy Yulianto meminta Gubernur Bangka Belitung mempertimbangkan sejumlah hal terkait persoalan zonasi. Ia menyarankan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sekadar formalitas.

Deddy meminta gubernur meminta mencabut perizinan yang dimiliki perusahaan yang hanya sekadar memiliki IUP namun tak pernah melakukan ekplorasi. Bahkan menurutnya ditenggarai perusahaan-perusahaan tersebut tak memiliki alat penambangan.

"Gubernur diminta mencabut perusahaan perusahan yang hanya mengkapling laut, memblok laut yang mungkin belum pernah dieksplorasi bahkan tidak mempunyai kapal isap, apalagi masalah Amdal, masalah jamrek dan sebagainya," kata Deddy Yulianto ketika menghubungi bangkapos.com, Kamis (3/5/2018).

Deddy bahkan menyebut perizinan yang diberikan hanya sekadar IUP formalitas untuk mendapatkan kuota ekspor.

"Ini yang saya katakan IUP formalitas untuk mendaptkan kuota ekspor, padahal tidak pernah di tambang. Oleh karena itu kami DPRD akan menginventarisasi perusahan-perusahaan pemilik IUP laut dan darat," kata Deddy.

Menurutnya kondisi ini tak bisa lagi didiamkan, karena menurutnya banyak IUP yang tidak ditambang.

"Banyak sekali IUP formalitas namun tidak pernah ditambang dan hanya mengakomodir (timah) dari penambang rakyat," katanya.

DPRD akan memanggil langsung Dinas Pertambangan dan ESDM Provinsi Babel untuk memperoleh data luas IUP laut dan darat yang dimiliki perusahaan serta jumlah kapaltambang yang mereka miliki.

"Kalau tidak punya kapal cabut saja, itu sama saja IUP formalitas hanya persyaratan mendapatkan kuota ekspor ," kata Deddy.

Pihaknya juga akan menginventariskan jumlah kapal dan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di perairan Bangka Belitung.

Lebih lanjut, ia meminta Gubernur Erzaldi dalam menyikapi persoalan zonasi diminta benar-benar mempertimbangkan hak hak masyarakat, nelayan tidak terusik serta sektor Pariwisata dapat berjalan .

"Tidak seluruh daerah pantai bisa dijadikan tempat Pariwisata serta bagaimana penambangan laut bisa juga terakomodir," kata Deddy Yulianto.

Deddy mengungkapkan hasil koordinasi dengan pihak Menteri Koordinator Maritim beberapa waktu lalu. Ia menilai ada ketidakpahaman dari Deputi Menko Maritim terkait pembahasan zonasi.

"Oleh karena itu Pemerintah daerah sendiri yang lebih paham tekait zonasi ini," katanya.

Penulis: teddymalaka
Editor: Evan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved