Tenaga Kesehatan Datangi Kantor Walikota, Dewan Pengawas Akan Tegur Dirut RSUD Pangkalpinang

Kami akan tegur ke direktur, mengapa itu diizinkan. Kenapa itu bisa terjadi. Direktur yang kemudian akan

Tenaga Kesehatan Datangi Kantor Walikota, Dewan Pengawas Akan Tegur Dirut RSUD Pangkalpinang
Bangkapos/Ira Kurniati
ketua dewan pengawas rumah sakit, Suparyono. 

Laporan wartawan Bangkapos, Ira Kurniati

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pasca tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati Hamzah Pangkalpinang beramai-ramai datangi kantor walikota pada jam kerja terkait jasa medis yang belum dibayar,  dewan pengawas rumah sakit akan berikan teguran pada direktur utama rumah sakit tersebut, untuk kemudian direktur yang berhak memberi teguran kepada para tenaga kesehatan.

Seperti halnya yang disampaikan oleh ketua dewan pengawas rumah sakit, Suparyono. 

"Kami akan tegur ke direktur, mengapa itu diizinkan. Kenapa itu bisa terjadi. Direktur yang kemudian akan menegur bawahannya." kata Suparyono yang merupakan ketua dewan pengawas rumah sakit, Kamis (3/5/2018). 

Ia menyebutkan dalam aturan kepegawaian tidak ada istilah mogok kerja. Suparyono menegaskan pelayanan tetap harus berjalan, sehingga pihaknya akan berdiskusi terkait klasifikasi pelanggaran yang dilakukan tenaga kesehatan tersebut.

Dirinya juga menyayangkan aksi yang dilakukan oleh para tenaga kesehatan.

Padahal ia mengaku, rapat pembahasan jasa medis akan dilakukan dengan direktur utama, manajemen rumah sakit, perwakilan dokter spesialis, dokter umum maupun paramedis.

Namun tenaga kesehatan ini beramai-ramai tetap mendatangi  kantor walikota. 

Lebih lanjut, ia mengatakan sanksi bagi tenaga kesehatan yang memaksa turut sambangi kantor walikota disela-sela jam pelayanan, akan dibahas bersama anggota dewan pengawas lain untuk menetapkan pemberian sanksinya.

Baik itu sanksi ringan, sedang maupun berat.

Sanksi ringan berupa teguran. Kemudian sanksi sedang yaitu penundaan kenaikan pangkat, hingga sanksi berat yakni pemberhentian kerja.

"Kita bahas bersama dulu seperti apa klasifikasi sanksi yang diberikan. Kemudian nanti dewan pengawas akan merekomendasi kepada direktur. Direktur lah yang nantinya akan menerapkan sanksi tersebut kepada pegawainya." tutup Suparyono. (*)

Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved