KPK Akan Lakukan Hal Ini Jika Dalam Waktu Sebulan Setnov Tak Lunasi Uang Pengganti USD 7,3 Juta

Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) memberikan waktu satu bulan bagi terpidana kasus e -KTP Setya Novanto (Setnov) untuk melunasi uang

KPK Akan Lakukan Hal Ini Jika Dalam Waktu Sebulan Setnov Tak Lunasi Uang Pengganti USD 7,3 Juta
Tribunnews.com/ Amriyono Prakoso
Setya Novanto cium istrinya, Deisti Astriani Tagor 

BANGKAPOS.COM - Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) memberikan waktu satu bulan bagi terpidana kasus e -KTP Setya Novanto (Setnov) untuk melunasi uang pengganti sebesar USD 7,3 Juta.

"Tentu kita mengacu ke pasal 18 UU No 31 Tahun 1999, di sana diatur uang pengganti itu wajib dibayar,"ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah saat ditemui di kantor KPK, Jakarta Selatan, Jumat (4/5/2018).

Jika uang pengganti itu tidak dilunasi. Febri menyatakan pihaknya tidak segan-segan utnuk menyisata aset yang dimiliki Setnov.

"Kalau sampai akhir tidak ada, tentu bisa diganti sesuai dengan amar putusan," ucap Febri.

Febri menjelaskan bahwa uang pengganti itu akan

dikurangai dengan jumlah uang yang telah dititipkan oleh Novanto kepada KPK sebesar Rp 5 Miliar.

"Pertama, baik bagi KPK dan baik bagi negara saya kira, karena ada asset recovery di sana sekitar USD 7,3 juta, dikurangi Rp 5 miliar yang pernah dititipkan sebelumnya," tuturnya.

Sementara terkait uang pengganti yang harus dibayar Novanto, Febri menekankan jika penggantain tersebut wajib dalam mata uang dolar.

"Tentu nanti dikonversi. Karena hakim kan mengatakan demikian ya. Uang penggantinya USD 7,3 juta dipotong Rp 5 miliar yang pernah dititipkan sebelumnya. Prinsip paling dasar adalah, bunyi amar putusannya dalam mata uang dolar," ujar Febri.

Diketahui sebelumnya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Yanto telah memvonis Setya Novanto dengan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan penjara.

Setya Novanto juga diminta membayar uang pengganti sebesar US$7,3 juta dikurangi sebesar Rp5 miliar yang telah diberikan kepada penyidik KPK.

Hak politik mantan Ketua Umum Partai Golkar ini juga dicabut. Dirinya dilarang menduduki jabatan publik selama lima tah

Editor: Evan
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help