BKD Pangkalpinang Usulkan 408 Formasi CPNS

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pangkalpinang mengusulkan sebanyak 408 formasi baru Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

BKD Pangkalpinang Usulkan 408 Formasi CPNS
Dok/Bapos
Kepala BKD Kota Pangkalpinang, Agung Yubi Utama 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Edwardi

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pangkalpinang mengusulkan sebanyak 408 formasi baru Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemkot Pangkalpinang.

Hal ini diungkapkan Kepala BKD Kota Pangkalpinang, Agung Yubi Utama yang ditemui Bangkapos.com. Senin (07/05/2018) di kantornya.

"Kita sudah mengusulkan sebanyak 408 formasi CPNS ke BKN, namun kita belum tahu apakah semua formasi disetujui atau tidak," kata Agung.

Ditambahkannya usulan formasi CPNS yang paling banyak itu untuk tenaga guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya.

Diakuinya, disetujui atau tidak usulan formasi CPNS itu juga tergantung ketersediaan anggaran APBN yang ada karena hal ini berlaku untuk seluruh Indonesia.

"Kita moratorium penerimaan CPNS ini sudah berlangsung empat tahun, sehingga wajar saja bila akan terjadi krisis atau kekurangan guru di Pemkot Pangkalpinang, bahkan hal ini terjadi di seluruh Indonesia. Guru-guru banyak yang pensiun sedangkan yang masuk tidak ada," imbuhnya.

Ditambahkannya proses penerimaan CPNS tahun 2017 untuk Imigrasi, Kementrian Hukum dan HAM dan beberapa departemen lainnya menggunakan sistem chart itu merupakan sistem terbaik di dunia.

"Dalam rekruitmen nanti kita akan menggunakan sistem yang sama seluruh Indonesia. Nanti pihak BKN akan menempatkan perwakilannya disini jadi semua lamaran yang masuk sistem chart dan real time sesuai perangkingannya. Sistem ini diakui dunia sebagai sistem rekrutmen pegawai terbaik," ungkapnya.

Ditambahkannya untuk di lingkungan Pemkot Pangkalpinang tidak ada masalah dan masih ideal.

"Yang terganggu itu kekurangan guru SD, ada PP yang tidak membolehkan penerimaan guru honorer sehingga hal itu semakin melemahkan, jadi sekolah harus mengelola SDM yang ada. Untuk membayar guru honorer dari APBD juga tidak ada, untuk memungut uang komite dilarang sehingga menjadi situasi yang sulit," imbuhnya.(*)

Penulis: edwardi
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help