Pelajari Dana Desa dan Pengelolaan CSR, Pemkab Banyumas Studi Banding ke Pemkab Bangka

Pemerintah Kabupaten Banyumas, melakukan studi komperasi di Pemerintah Kabupaten Bangka terkait tentang pengelolaan dana Desa dan pengelolaan dana CSR

Pelajari Dana Desa dan Pengelolaan CSR, Pemkab Banyumas Studi Banding ke Pemkab Bangka
(ist/humas dan protokol setda bangka)
Staf Ahli Bupati Kabupaten Banyumas, Nooryono menerima cinderamata dari Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Teddy Sudarsono, Senin (6/5/2018) di Ruang Rapat OR Pemkab Bangka. 

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Pemerintah Kabupaten Banyumas, melakukan studi komperasi di Pemerintah Kabupaten Bangka terkait tentang pengelolaan dana Desa dan pengelolaan dana CSR serta optimalisasi peran staf ahli bupati.

Tim studi dari Pemkab Banyumas yang dipimpin oleh Staf Ahli Bupati Kabupaten Banyumas, Nooryono bersama empat orang pendamping, disambut oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Teddy Sudarsono didampingi Staf Ahli Bupati Bangka Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan, Zulkarnain Idrus, Kepala Inspektorat M Kamil Abubakar, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pan Budi Marwoto, di ruang kerja Sekertaris Daerah Kabupaten Bangka.

Pada kesempatan ini, Staf Ahli Bupati Kabupaten Banyumas, Nooryono memberikan pertanyaan terkait pengelolaan dana desa dan CSR, diantaranya mekanisme penugasan staf ahli, kerangka acuan penelaahan dan tindak lanjut penelaahan staf ahli, serta DPA staf ahli TA 2018 secara tersendiri.

"Dalam pengelolaan dana CRS, apa dasar hukum kebijakan pengelolaan CSR di Kabupaten Bangka, serta bagaimana pengeolaan CSR. Untuk program dan kegiatan apa saja CSR dialokasikan, serta bagaimana sistem pengalokasian dana CSR lintas perusahaan," tanya Nooryono dalam rilis yang dikirimkan Humas dan Protokol Setda Bangka kepada bangkapos.com.

Dia juga menanyakan mengenai pengelolaan dana Desa apakah Pemkab Bangka menerbitkan produk hukum daerah sebagai penjabaran dan petunjuk teknis pengelolaan dana desa.

"Bagaimana desa-desa menyikapi tentang pengelolaan dana Desa diama SPP baru dapat diajukan setelah barang diterima dan bagaimana mengefektifkan sistem pelaporan penyerapan dan penggunaan dana Desa setiap bulanya dari desa ke kabupaten," kata Nooryono.

Menanggapi pertanyan-pertanyaan ini, Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Teddy Sudarsono, menjelaskan Pemkab Bangka telah menerbitkan sejumlah produk hukum daerah mengenai dana desa.

"Ada Perbup No 56 Tahun 2017, tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala desa. Juga perbup tentang pedoman pengelolaan dana desa, serta Perbub No.02 Tahun 2018 tentang tatacara pembagian dan penetapan rincian dana desa di Kabupaten Bangka Tahun 2018," jelas Teddy Sudarsono.

Selain itu berdasarkan implementasi Permen PDTT No 19 Tahun 2017 adalah Prudes/Prukades, dimana Pemkab Bangka sesuai program unggulan bupati, bahwa setiap desa harus memiliki produk unggulan. Dan dari 62 Desa di Kabupaten Bangka telah memiliki 48 BUMDes.

"14 Desa lainnya masih dalam pembentukan Bumdes. Dan untuk pembangun embung desa dan sara olahraga pada Tahun 2018 sesuai RPJM Desa, RKP Desa dan APBD Desa, desa di Kabupaten Bangka rata-rata telah menganggarkan kegiatan tersebut," kata Teddy Sudarsono.

Kunjungan sekaligus studi komperasi Pemerintah Kabupaten Banyumas ditutup dengan penyerahan cindera mata dari Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Teddy Sudarsono kepada Staf Ahli Bupati Kabupaten Banyumas, Nooryono.(*)

Penulis: nurhayati
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help