Pulau Tujuh Tak Jelas Milik Siapa, DPR Gandeng BIG Bicarakan Batas Wilayah

Anggota Komisi VII DPR RI Melda Anddriani mendesak Pemprov Babel segera menyelesaikan peraturan daerah (perda) zonasi

Pulau Tujuh Tak Jelas Milik Siapa, DPR Gandeng BIG Bicarakan Batas Wilayah
Istimewa
Anggota Komisi VII DPR RI Melda Addriani dan Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika BIG Antonius Bambang Wijanarto di Hotel Bumi Asih Pangkalpinang, Senin (7/5/2018). 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Alza Munzi

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Anggota Komisi VII DPR RI Melda Anddriani mendesak Pemprov Babel segera menyelesaikan peraturan daerah (perda) zonasi, untuk kepastian batas wilayah dan kepentingan masyarakat.

Dia mengaku miris masih menemukan fakta di lapangan, ada wilayah tambang laut yang sangat dekat bibir pantai.

"Kondisi ini tidak baik kalau terus dibiarkan, tentunya harus ada kepastian pembagian batas wilayah. Mana daerah tambang, mana untuk pariwisata, begitu juga untuk kepentingan lainnya," kata Melda usai Desiminasi Informasi Geospasial di Hotel Bumi Asih Pangkalpinang, Senin (7/5/2018).

Tak hanya itu, Melda juga mendorong pemerintah pusat untuk memastikan keberadaan Pulau Tujuh, milik Provinsi Babel atau Provinsi Kepulauan Riau.

Anggota DPR dapil Babel ini memahami, warga Pulau Tujuh berobat ke Pulau Bangka tepatnya di Sungailiat, Kabupaten Bangka.

Namun secara administrasi, penduduk Pulau Tujuh menjadi wewenang Pemkab Lingga, Kepri yang jaraknya relatif jauh dari Pulau Tujuh.

"Sedangkan dari Pulau Tujuh ke Pulau Bangka lebih dekat. Untuk itu perlu kepastian batas wilayah, makanya kita bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG)," katanya.

Sementara Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika BIG Antonius Bambang Wijanarto menjelaskan keberadaan mereka jarang diketahui publik.

Padahal, sebagai lembaga nonkementerian, BIG memiliki peran vital untuk memberikan data pendukung terkait pemetaan termasuk kegempaan.

"Tidak jarang kalau ada sengketa batas wilayah malah kami yang dicari-cari atau dijadikan alasan. Padahal BIG hanya memberikan data batas wilayah, penegasannya ada di Kemendagri," ungkap Antonius.

Termasuk garis pantai Pulau Tujuh, menurut Anonius BIG yang memberikan datanya namun penentuan masuk wilayah Babel atau Kepri menjadi kewenangan Kemendagri.

Antonius mengatakan pihaknya juga memberikan dukungan data pasang surut air laut usai terjadinya gemp bumi.

Lalu data tersebut diteruskan ke pihak BMKG yang menentukan apakah ada potensi tsunami atau tidak.(*)

Penulis: Alza Munzi
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved