Ini Sanksi Bagi Masyarakat yang Tidak Daftar BJPS Kesehatan 2019

Memasuki tahun 2019 mendatang, seluruh masyarakat Indonesia harus terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan.

Ini Sanksi Bagi Masyarakat yang Tidak Daftar BJPS Kesehatan 2019
Pos Belitung/Dede Suhendar
Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Belitung Ricco Hanggara. 

Laporan Wartawan Pos Belitung, Dede Suhendar

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Memasuki tahun 2019 mendatang, seluruh masyarakat Indonesia harus terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan.

Jika tidak terdaftar, maka akan dikenakan sanksi perorangan berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu oleh pemerintah, baik pemda provinsi maupun kabupaten dan kota.

Sanksi tersebut berupa tidak mendapat Izin Mendirikan Bangunan (IMB, Surat Izin Mengemudi (SIM), sertifikat tanah, paspor serta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

"Jadi yang memberikan sanksi itu dari pemerintah, kalau pemerintah buat peraturan pengenaan sanksi baru berjalan. Sekarang masih kami dorong pemda untuk di Belitung," ujar Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Belitung Ricco Hanggara kepada posbelitung,co, Kamis (10/5/2018).

Ia menjelaskan target pemerintah paling lambat 2019 seluruh penduduk Indonesia sudah memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Semenjak Januari 2014, BPJS Kesehatan mulai beroperasional sebagai badan penyelenggaran jaminan sosial kesehatan . Artinya sudah lima tahun pelaksanaan program JKN berjalan.

"Oleh sebab itu, masyarakat hendaknya sadar akan pentingnya jaminan kesehatan bagii dirinya dan keluarganya," kata Ricco.

Tunggakan Kepesertaan BPJS Kesehatan Capai Rp 4 M

Berdasarkan rekapitulasi data menunggak BPJS Kesehatan Kabupaten Belitung per April 2018, tunggakan seluruh peserta mencapai Rp 4 milyar lebih.

Halaman
12
Penulis: Dede Suhendar
Editor: Evan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved