Inilah Pendapat DPRD Bangka Mengenai Pemekaran Bangka Utara

Ketua Komisi DPRD Kabupaten Bangka Usnen menyatakan Pemkab Bangka sangat mendukung niat masyarakat Belinyu

Inilah Pendapat DPRD Bangka Mengenai Pemekaran Bangka Utara
Bangka Pos / Nurhayati
Rapat dengar pendapat Forkoda dengan DPRD dan Pemkab Bangka, Senin (14/5/2018) di Ruang Paripurna DPRD Bangka. 

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Ketua Komisi DPRD Kabupaten Bangka Usnen menyatakan Pemkab Bangka sangat mendukung niat masyarakat Belinyu dalam hal ini dikoordinir oleh Forum Komunikasi Daerah Ekonomi Baru (Forkoda) untuk membentuk Kabupaten Bangka Utara.

Dikatakannya, jika persyaratan sudah terpenuhi maka pemekaran Kabupaten Bangka Utara bisa segera terwujud.
"Ini bukan sekedar jadi niat Pemkab Bangka tetapi juga menjadi prolegda. Ini jadi perjuangan kita bersama untuk memenuhi persyaratan dari pusat," kata Usnen saat rapat dengar pendapat Forkoda dengan DPRD dan Pemkab Bangka, Senin (14/5/2018) di Ruang Paripurna DPRD Bangka.

Ia minta agar rapat ini tidak sekedar persetujuan lisan.

"Mari kita tuangkan persetujuan ini secara tertulis. Benar-benar menyetujui terjadinya Bangka Utara sebagai keputusan lembaga DPRD," tegas Usnen.

Anggota DPRD Kabupaten Bangka asal Dapil Belinyu-Riausilip Riniati Theresia Sajuni mengaku sejak dulu mendukung pembentukan Kabupaten Bangka Utara. Dari Presidium Bangka Utara, ia sudah memberikan sumbangsih.

"Ada yang mencibir Bangka Utara jangan mimpi. Kalau kita bentuk Bangka Utara anggarannya dari PAD dari mana kita harus menjelaskan itu. Di Riausilip juga ada suara seandainya Bangka Utara terbentuk pusatnya mau di Riausilip bukan di Belinyu. Kita bukan pemain baru, pejuang lama saya doakan atas nama Tuhan Bangka Utara haru terbentuk," tegas Riniati.

Dikatakan Anggota DPRD Kabupaten Bangka Dapil Belinyu-Riausilip, Rudy Budiono Bangka Utara memiliki potensi yang luar biasa dimana ada sentra perikanan di Pesaren, pelabuhan, bahan tambang kaolin, perkebunan dan potensi hutan yang baik.

"Bu Netty mematah semangat tidak memberikan solusi. Bahkan ibu tadi mengatakan sampai 10 tahun tidak terbentuk. Ketua Forkoda tadi memaparkan 2025 sudah harus selesai. Tentang wilayah bisa mencari solusi ada badan pemetaan wilayah (BIG) bisa menyelesaikan hal itu. Apalagi perjuangan ini sudah sampai ke pusat. Jika ada sengketa bupati berhak memutuskan. Tidak membuat konflik lebih jauh," tegas Rudy.

Ia juga mengatakan, Pulau Tujuh bisa dikembalikan ke pangkuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan akan menjadi potensi untuk pengembangan Bangka Utara.

Halaman
12
Penulis: nurhayati
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help