Soal Operasi Ojek Online, Komisi 3 DPRD Pangkalpinang Datangi Kemenhub RI

Komisi 3 DPRD Kota Pangkalpinang melakukan konsultasi ke Kementrian Perhubungan RI dalam rangka menyikapi regulasi transportasi

Soal Operasi Ojek Online, Komisi 3 DPRD Pangkalpinang Datangi Kemenhub RI
Bangka Pos/Edwardi
Rio Setyadi 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Edwardi

BANGKAPOS.COM,BANGKA -- Komisi 3 DPRD Kota Pangkalpinang melakukan konsultasi ke Kementrian Perhubungan RI dalam rangka menyikapi regulasi transportasi online yang ada di Kota Pangkalpinang.

Wakil ketua Komisi 3, Rio Setiady mengatakan masalah ini sempat hangat beberapa waktu lalu, lantaran kepala dinas perhubungan menyampaikan tidak akan mengeluarkan ijin terkait transportasi online roda dua, sehingga hal ini merisaukan para driver ojek online.

"Makanya kami di Komisi 3  bersama dengan kepala dinas perhubungan Asban, mendatangi kementrian untuk menyikapi polemik ini," kata Rio.

Diungkapkannya, kedatangan Komisi 3 dan rombongan diterima Asti dari kementrian perhubungan. dan disampaikan bahwa memang saat ini belum ada regulasi yang mengatur transportasi online untuk roda dua.

"Permenhub Nomor  108/2017 hanya menyebutkan transportasi online bagi kendaraan roda 3 dan 4, sementara untuk roda 2 memang belum ada. jadi wajar jika pemda pun belum bisa memberikan ijin bagi ojek online," imbuhnya.

Dilanjutkannya, walaupun bagitu, ternyata sanksi bagi transportasi online roda 2 pun tidak diatur dalam permenhub, sehingga wajar jika di kota-kota besar transportasi online ini terus bertambah.

"Sebagai jalan tengahnya pihak kementrian merekomendasikan agar tetap ada perda yang mengaturnya melalui perda ketertiban umum, supaya potensi  konflik dengan transportasi konvensional dapat diminimalisir. Kami di DPRD ingin agar permasalahan ini dapat segera dicarikan solusinya," tukas Rio.

Penulis: edwardi
Editor: Evan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help