Rakhmadi Sebut Masalah SLF juga dialami di 15 Provinsi Lain Selain di Babel

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), Rakhmadi memandang permasalahan SLF bersifat nasional tidak hanya terjadi di Babel saja

Rakhmadi Sebut Masalah SLF juga dialami di 15 Provinsi Lain Selain di Babel
Bangka Pos / Idandi Meika Jovanka
Pertemuan Apersi Babel dengan Dinas PRKP Babel 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Idandi Meika Jovanka

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), Rakhmadi memandang permasalahan SLF bersifat nasional tidak hanya terjadi di Babel saja tetapi 15 Provinsi Indonesia yang belum mewajibkan kepemilikannya.

Pasalnya, turunan dinas yang mengatur baru 1 tahun, bahkan baru terbentuk. Sehingga, SDM-nya pun dituntut cepat mengetahui informasi tentang regulasi dan peraturan itu.

Keikutsertaan IMB pengembang harus mempunyai sertifikat laik fungsi (SLF) bertujuan menjamin bangunan layak difungsikan. Kewenangan mengeluarkan surat tersebut ada di Kabupaten dan Kota masing-masing.

Aturan SLF bangunan dan gedung sudah ada tahun 2007 tetapi khusus perumahan baru diberlakukan tahun ini.

Hal itu mengharuskan koordinasi dan insiatif Pemerintah Kabupaten dan Kota mampu melayani pengembang. Pihaknya, segara menyampaikan informasi kepada Satker terkait di Kabupaten dan Kota.

“Permasalahan ini cukup serius sehingga kami tidak akan berhenti disini dalam menyikapinnya. Teman-teman pengembang merupakan mitra kami dalam meningkatkan pembangunan daerah. Jangan sampai koordinasi ini terputus mengakibatkan pembangunan tertahan karena regulasi,” jelas Rakhmadi.(*)

Penulis: Idandi Meika Jovanka
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help