LSM Gempa Basel Soroti Aktifitas Penambangan Pasir Kuarsa PT GBU di Kubu

" Amdal sudah selesai, IUP juga sudah selesai. Itu sudah ada Yanto Purba langsung dari provinsi dan ditandatangani Gubernur

LSM Gempa Basel Soroti Aktifitas Penambangan Pasir Kuarsa PT GBU di Kubu
Ist
ketua LSM gempa Bangka Selatan Yudi Andrianto, saat menerima penghargaan aktifis peduli lingkungan dari yayasan hijau provinsi Babel 

Laporan wartawan Bangka Pos Anthoni Ramli

BANGKAPOS.COM BANGKA - LSM Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan (Gempa) Kabupaten Bangka Selatan, menyoroti aktifitas penambangan pasir kuarsa, diwilayah kubu Kecamatan Toboali, Bangka Selatan

Pasalnya aktifitas penambangan yang dilakukan PT global Balakosa Utama (GBU), diduga belum mengantongi izin lingkungan.

Termasuk izin izin yang berkaitan dengan aktifitas penambangan pasir kuarsa tersebut.

" aktifitas penambangan pasir kuarsa yang diprakarsai PT GBU di kawasan kubu tersebut diduga tidak mengantongi izin. Penambangan ini bukan lah kegiatan eksperimen tetapi sebuah investasi yang taat prosedur perizinan. Untuk itu jika belum mengantongi izin lingkungan, harusnya pihak perusahaan tidak boleh melakukan aktifitas apapun," tegas ketua LSM gempa Bangka Selatan Yudi Andrianto, Kamis (17/5/2018) tadi pagi.

Menurut Yudi, sesuai perizinan pasal 36 ayat (1) undang undang nomor 32 tahun 2019 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menyebut setiap usaha atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

Sebab menurutnya, Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) menjadi pra syarat izin lingkungan itu sendiri.

Untuk itu dalam hal ini, Gempa Basel meminta pelaku usaha dan pemerintah tidak gegabah serta tidak menyepelekan proses ketaatan dokumen Amdal atau UKL /UPL tersebut

" jika aktivitas penambangan pasir kuarsa tersebut berjalan tidak prosedural maka kegiatan tersebut harus dihentikan dulu. Karena kalau diteruskan tentu melanggar ketentuan pasal 36 uu nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH, " imbuhnya.

Sementara kuasa PT GBU, syariat membantah jika aktifitas penambangan pasir kuarasa yang dilakukan pihaknya mempunyai legalitas.

Termasuk Amdal dan IUP dan perizinan lainnya.

Bahkan diakui Syariat, l Amdal dan IUP penambangan pasir kuarsa tersebut diketahui dan diteken langsung oleh Gubernur .

" Amdal sudah selesai, IUP juga sudah selesai. Itu sudah ada Yanto Purba langsung dari provinsi dan ditandatangani Gubernur, jadi tidak ada persoalan," bebernya melalui sambungan telepon, Kamis (17/5/2018) siang.(*)

Penulis: Antoni Ramli
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved