BPPRD Tidak Pernah Terima Data 3000 Warga Penerima PTSL dari BPN

Pemkab Belitung belum menerima data 3000 sertifikat tanah milik masyarakat yang tertahan di Badan Pertanahan Negara (BPN)

BPPRD Tidak Pernah Terima Data 3000 Warga Penerima PTSL dari BPN
Bangka Pos / Dede Suhendar
Plt Kepala BPPRD Kabupaten Belitung Iskandar Febro. 

Laporan Wartawan Pos Belitung, Dede Suhendar

BANGKAPOS.COM, BELITUNG - Plt Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Belitung Iskandar Febro menegaskan pihaknya belum menerima data 3000 sertifikat tanah milik masyarakat yang tertahan di Badan Pertanahan Negara (BPN).

Bahkan para petugas pelayanan juga belum bertemu dengan wajib pajak yang termasuk dalam program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) yang disebutkan kepala BPN Belitung Anton Jumantoro.

"Kami tidak pernah pegang data itu, tidak tahu data 3000 mengedap itu dan kami tidak pernah menghambat. Seharusnya pihak BPN melaporkan kepada pemda siapa saja wajib pajak yang menerima program PTSL ini," ujarnya saat ditemui posbelitung.co, Senin (21/5/2018).

Kemudian, kata dia, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak akan berkurang meskipun wajib pajak diberikan pengurangan dan pembebasan BPHTB.

Hal ini dikarenakan BPHTB tidak masuk kategori objek perhitungan sebagai potensi PAD dalam perhitungan mata anggaran.

"Intinya pengurangan atau penghapusan itu tidak ada yang sifatnya masal. Wajib pajak harus mengajukan bahwa dia masuk program Nasional nanti dibuktikan dan kami cek sesuai Perbup tadi baru diberikan, tapi khusus PTSL ini belum pernah ada yang mengajukan, kecuali prona," katanya.

Menurut Iskandar, berbicara pajak dan retribusi daerah Pemkab Belitung tetap berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang lebih tinggi dibandingkan surat edaran Kementerian Agraria.

Ia menjelaskan jika Pemkab Belitung telah menerima data yang dimaksud, maka akan memberikan kebijakan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hal Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).(*)

Penulis: Dede Suhendar
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help