Ini Definisi Terorisme yang Disepakati Pemerintah dan DPR

Definisi terorisme akhirnya disepakati oleh pemerintah dalam revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Ini Definisi Terorisme yang Disepakati Pemerintah dan DPR
Wartakota/Henry Lopulalan
Anggota Pansus RUU Antiterorisme berdiskusi dengan tim pemerintah di sela pembahasan revisi UU Antiterorisme di Gedung DPR, Kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/5/2018) 

BANGKAPOS.COM - Definisi terorisme akhirnya disepakati oleh pemerintah dalam revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pemerintah sepakat dengan DPR mencantumkan motif politik, ideologi, dan gangguan keamanan dalam definisi terorisme.

"Ini kan pansus sudah melalui pembahasan di teman-temn DPR bersama-sama dengan teman-teman pemerintah. Jadi setelah kita pertimbangkan secara seksama, ada rumusan 'yang dapat' disepakati, ada penambahan frasa," ujar Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly usai rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018) malam.

"Maka setelah kita pertimbangkan, akhirnya tim pemerintah sepakat bahwa kita menerima alternatif kedua. Dan seluruh fraksi juga menyepakatinya, jadi saya kira tidak ada lagi perdebatan dalam RUU Antiterorisme ini," sambungnya.

Yassona sangat berterima kasih kepada seluruh fraksi di DPR yang telah membahas revisi Undang-undang Antiterorisme untuk kemudian disahkan dalam rapat paripurna pada Jumat, (25/5/2018) hari ini.‎

Revisi undang-undang ini, kata Yassona, akan sangat membantu penanggulangan aksi terorisme yang marak dalam beberapa hari terakhir ini.

Baca: Jika Pensiun dari Dunia Sepak Bola, Cristiano Ronaldo Akan Pilih Profesi Ini

"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi di DPR. Kepada tim pemerintah, juga temen-teman media, sehingga UU ini bisa kita selesaikan dalam rangka memberantas terorisme agar tak ada lagi jatuh korban yang tidak berdosa," ucapnya.

Sebelumnya, revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang diajukan sejak 2016 lalu, pembahasannya sangat alot, terutama mengenai pelibatan TNI dalam menumpas aksi teror serta definisi terorisme.

Pembahasan definisi terorisme sangat alot karena pemerintah menginginkan tidak dimasukkannya frasa motif politik, ideologi, dan gangguan keamanan dalam definisi terorisme.

Sebaliknya, mayoritas fraksi di DPR menginginkan sebaliknya, yakni mencantumkan frasa tersebut dalam definisi.

Definisi terorisme yang disepakati adalah: Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, atau politik atau gangguan keamanan negara. (Tribunnews/Taufik Ismail)

Editor: Evan
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help