Zumi Zola Tawarkan Diri Jadi Justice Collabolator ke KPK

Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola selaku tersangka gratifikasi proyek mengajukan diri menjadi justice collaborator (JC) ke KPK.

Zumi Zola Tawarkan Diri Jadi Justice Collabolator ke KPK
Tribunnews/Jeprima
Gubernur Jambi Zumi Zola memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2018). Dalam kasus ini, suap yang diduga diterima Zumi Zola dan Arfan senilai Rp 6 miliar. Perkara yang melibatkan kedua tersangka merupakan pengembangan perkara kasus suap pengesahan Rancangan APBD Jambi 2018. KPK menduga, suap yang diterima Zumi Zola digunakan untuk menyuap anggota DPRD Jambi agar hadir dalam rapat pengesahan Rancangan APBD Jambi 2018. 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola selaku tersangka gratifikasi proyek mengajukan diri menjadi justice collaborator (JC) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (28/5/2018) menjelaskan, Zumi Zola mengajukan diri sebagai JC melalui kuasa hukumnya pada pekan lalu.

"Minggu kemarin kita melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi utk tersangka ZZ ya, dalam kasus di Jambi. Jadi saya dapat informasi dari penyidik, ZZ mengajukan diri sebagai JC melalui kuasa hukumnya," ujar Febri.

Baca: Tuan Guru Bajang Buka Suara Soal Pemeriksaan Dirinya Oleh KPK

KPK akan meninjau lebih dulu berkas pengajuan dan mempertimbang seberapa signifikan informasi yang akan diberikan oleh Zumi nantinya.

"Tentu saja kami akan melihat terlebih dahulu apakah pengajuan tersebut serius atau tidak. Karena pengajuan sebagai JC serius, tentu dimulai dari pengakuan perbuatannya, bersikap kooperatif, dan membuka peran pihak lain secara signifikan," jelas Febri.

Menurut Febri, saaat ini penyidik Ia masih fokus pada konstruksi perkara yang menjerat Zumi.

Menurutnya, akan lebih baik jika Zumi membuka akses dan memberikan bukti pendukung terkait informasi signifikan yang hendak disampaikannya jika ingin menjadi JC.

"Tentu ada konsekuensinya. Karena yang bersangkutan ini kan kepala daerah ya, tentu saja punya akses pada penganggaran, terhadap dokumen-dokumen, atau juga mengetahui siapa yang bisa memperkuat keterangannya, tentu akan lebih baik lagi," ujarnya.

Baca: Meggy Wulandari Pernah Lontarkan Kata Najis Pada Kiwil tapi Akhirnya Berbalik Jadi Jatuh Cinta

Dalam kasus ini KPK menetapkan tersangka dan menahan Gubernur Jambi Zumi Zola karena diduga menerima gratifikasi bersama-sama dengan Plt Kadis PUPR Provinsi Jambi nonaktif Arfan sebesar Rp 6 miliar dari rentang waktu 2014-2017.

Disinyalir ada sebagian dana yang terkumpul digunakan oleh keduanya untuk menyuap DPRD Provinsi Jambi tersebut untuk memuluskan pengesahan Rancangan APBD 2018.

Halaman
12
Editor: fitriadi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved