Akhirnya Pemprov Babel Dapat Opini WTP Setelah 17 Tahun Jadi Provinsi

Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah

Akhirnya Pemprov Babel Dapat Opini WTP Setelah 17 Tahun Jadi Provinsi
Bangka Pos/Krisyanidayati.
Kepala Perwakilan BPK RI Arif Agus menyerahkan laporan keuangan kepada Gubernur Babel, Erzaldi Rosman dalam sidang paripurna menyampaikan LHP atas pemeriksaan Pemprov Babel tahun 2017, di DPRD Babel, Kamis (31/5/2018). 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Krisyanidayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2017, dalam sidang paripurna menyampaikan LHP atas pemeriksaan Pemprov Babel tahun 2017, di DPRD Babel, Kamis (31/5/2018).

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2017 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Kepala Perwakilan BPK, Arif Agus mengatakan opini ini meningkat dari tahun sebelumnya yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

"Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK atas LKPD tahun anggaran 2017, termasuk implementasi dan rencana aksi yang telah dilakukan Pemprov Babel, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ujar Arif dalam sambutannya.

Inilah Beberapa Temuan dalam Laporan Keuangan Pemprov Babel Tahun Anggaran 2018

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2017.

Kepala Perwakilan BPK RI, Arif Agus mengatakan meski mendapatkan opini WTP pihaknya masih menemukan beberapa permasalahan seperti sistem pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan.

"Temuan SPI diantaranya ialah kegiatan penyelesaian draft rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada dinas kelautan dan perikanan, pelaporan dan penatausahaan jaminan reklamasi, jaminan kesungguhan," kata Arif Agus dalam sambutannya dalam dalam sidang paripurna, di DPRD Babel.

Selain itu persoalan pencatatan aset menjadi temuan ya ini aset tetap dan Aset lainnya dan barang daerah pada rumah negara dana kegiatan Kepala Daerah (KDH) dan wakil kepala daerah (WKDH).

Halaman
12
Penulis: krisyanidayati
Editor: Evan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help