Begini Temuan Riset Kasus Minerba di Tiga Pengadilan Negeri di Babel

Akademisi Universitas Bangka Belitung Dwi Haryadi mengungkap hasil risetnya mengenai kasus minerba di tiga pengadilan negeri di Bangka Belitung.

Begini Temuan Riset Kasus Minerba di Tiga Pengadilan Negeri di Babel
Bangka Pos / Dedy Qurniawan
Suasana diskusi setelah buka bersama yang diadakan Walhi Babel di Sekretariat Walhi Babel, Jalan Belanak Raya, Kelurahan Air Salemba, Kecamatan Pangkalbalam, Kamis (31/5/2018) malam. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Dedy Qurniawan

BANGKAPOS.COM, BANGKA- Akademisi Universitas Bangka Belitung Dwi Haryadi mengungkap hasil risetnya mengenai kasus minerba di tiga pengadilan negeri di Bangka Belitung. Kesimpulannya, penegakkah hukum pada illegal mining masih banyak menggunakan UU Minerba ketimbang UU tengang lingkungan.

Hal ini ia ungkapkan saat menjadi narasumber yang berbicara mengenai Illegal Mining melalui Perspektif Hukum Lingkungan pada acara buka bersama dan diskusi Walhi Babel bertajuk Tiga Abad Tambang Timah di Babel, Kamis (32/5/2018) malam di Sekretariat Walhi Babel.

"Bicara illegal mining, dominan, dari riset yang kami lakukan di tiga pengadilan negeri di Babel, itu kasus minerba, adalah penambang-penambang kecil. Putusannya hanya satu sampai tiga bulan saja maksimal. Dendanya Rp 500 ribu sampai Rp 2 Juta," kata Dwi.

Menurut Dwi, temuan risetnya itu menunjukkan tren bahwa yang ditindak adalah masyarakat kelas bawah yang mungkin memang gampang dirazia.

Sementara, pada tataran penegakkan hukum lingkungan, hal ini belum dilakukan.

Padahal, kata Dwi secara data, hasil review BPDASHL, pada rentangi dari 2010 ke 2013, ada kenaikan tiga kali lipat untuk status lahan kritis, sangat kritis, sedang, dan potensi kritis di Babel. 

Demikian dengan Indeks kualitas Lingkungan Hidup yang pada 2011 ada di angka 64.99, dan pada 2013 turun menjadi 58.

"(Penegakkan hukum) masih pada sebatas UU minerba. Tidak menggunakan undang-undang tentang lingkungan. Alasannya, salah satunya adalah bentuk pembuktiannya ketimbang UU minerba. UU lingkungan perlu ahli, cek lab dan sebagainya," beber dia.

Pada paparannya, Dwi juga menyinggung soal reklamasi lingkungan yang dianggap merupakan pertemuan antara kepentingan tambang dengan kepentingan lingkungan.

"Faktanya reklamasi tidak dilakukan secara baik. Walhi punya datanya, berapa yang terelaisasi. Dari yang terealisasi, berapa persen yang berhasil. Corporate sering beralasan, mereka tidak‎ berhasil reklamasi karena ditambang masyarakat. Ini problem tersendiri juga. Reklamasi dilakukan, ditambang lagi oleh masyarakat, ya sebenarnya timahnya dijual lagi ke korporasinya," beber dia. (*)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help