Diksusi Tiga Abad Tambang di Babel: Kesejahteraan Tidak Bisa Diwujudkan dari Sektor Pertambangan

Kesimpulan Diskusi Walhi Tambang timah selama tiga abad tidak menghasilkan apa-apa bagi masyarakat Babel kebanyakan.

Diksusi Tiga Abad Tambang di Babel: Kesejahteraan Tidak Bisa Diwujudkan dari Sektor Pertambangan
Bangka Pos / Dedy Qurniawan
Suasana diskusi setelah buka bersama yang diadakan Walhi Babel di Sekretariat Walhi Babel, Jalan Belanak Raya, Kelurahan Air Salemba, Kecamatan Pangkalbalam, Kamis (31/5/2018) malam. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Dedy Qurniawan

BANGKAPOS.COM, BANGKA- Buka bersama dan diskusi yang digelar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) di Sekretariat Walhi Babel, Kelurahan Salemba, Pangkalbalam, Pangkalpinang, Kamis (31/5/2018) malam tadi, menghasilkan kesimpulan: tambang timah selama tiga abad tidak menghasilkan apa-apa bagi masyarakat Babel kebanyakan.

Dalam diskusi, Uday memaparkan bahwa tambang timah justru menimbulkan kerusakan lingkungan yang tak terkendali, bencana alam, bencana sosial, konflik horizontal dan vertikal yang berkepanjangan.

Diskusi yang mengundang sejumlah narasumber, komponen penggiat lingkungan dari sejumlah kampus dan unsur lainnya dalam jaringan advokasi tambang ini digelar guna memperingati hari Anti Tambang yang jatuh pada 29 Mei.

"Banyak hasil yang bisa direfleksikan, di antaranya muncul kesimpulan bahwa, Timah sejak di era kolonial sampai sekarang tidak menghasilkan apa-apa bagi masyarakat Babel," kata Direktur Eksekutif Walhi Babel Ratno Budi (Uday) kepada wartawan seusai diskusi.

"Bencana alam, khususnya banjir, dan bencana sosial banyak sekali terjadi. Misalnya isu kesejahteraan, yang itu tidak bisa diwujudkan dari sektor pertambangan timah," tutur Uday.

Dalam diskusi tersebut, Walhi misalnya, memaparkan timpangnya akses masyarakat terhadap lahan dan hutan mereka ketimbang akses oleh perusahaan atau korporasi.

Penyebabnya adalah demikian banyaknya perizinan di sektor perkebunan dan pertambangan yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan pertambangan, perkebunan sawit skala besar, dan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Dampaknya secara langsung kepada masyarakat, menurut catatan Walhi, warga di kampung-kampung merasakan kesulitan membuka lahan pertanian dan memanfaatkan sumber hasil huta‎n untuk kesejahteraan mereka.

"Ini salah satu dampak yang bisa kita rasakan bagaimana perusahaan-perusahaan besar itu mengambil hak dasar masyarakat sebagai warga negara. Tidak hanya hak untuk lingkungan yang sehat, tapi juga hak untuk memanfaatkan lahan, yang sebenarnya dari pemanfaatan sumber-sumber hutan itu, masyarakat bisa meningkatkan taraf hidup yang lebih sejahtera. Ini yang menjadi potret di Babel," tutur Uday.

Halaman
12
Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help