Rusak Jalan, Satpol PP Bangka Bongkar TI di Jalan Batu Amper

Tim Satpol PP Kabupaten Bangka bersama pihak Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Bangka, Kamis (31/5/2018)

Rusak Jalan, Satpol PP Bangka Bongkar TI di Jalan Batu Amper
Istimewa
Tim Satpol PP Kabupaten Bangka bersama pihak Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Bangka, Kamis (31/5/2018) turun ke lapangan menindaklanjuti Jalan Batu Amper yang dirusak oleh para pemilik Tambang Inkonvensional (TI) 

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM,BANGKA --Tim Satpol PP Kabupaten Bangka bersama pihak Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Bangka turun ke lapangan menindaklanjuti Jalan Batu Amper yang dirusak oleh para pemilik Tambang Inkonvensional (TI), Kamis (31/5/2018) 

Saat tiba dilokasi Kepala Satpol PP Kabupaten Bangka M Dalyan Amrie langsung memerintahkan petugas Satpol PP untuk membongkar TI milik AC tersebut dan mengamankan kepala monitor slang TI.

Sedangkan untuk kerusakan Jalan Batu Amper ditangani oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Bangka.

Diakui Kepala Satpol PP Kabupaten Bangka M Dalyan Amrie melalui Kabid Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP Kabupaten Bangka Achmad Suherman, kondisi Jalan Batu Amper tersebut memang kurang bagus dan diperparah dengan ada penambagan timah ilegal tersebut.

"TI ini hanya lima meter dari jalan dan masih ada satu TI mitra PT Timah Tbk juga yang melanggar membobok jalan untuk mengambil airnya," sesal Suherman kepada bangkapos.com, Jumat (1/6/2018).

Pihaknya sudah menyurati pihak Wasprod Sungailiat untuk memberikan teguran dan peringatan kepada mitra kerjanya. Mereka minta agar tambang timah milik mitra PT Timah Tbk tersebut juga dibongkar dan tidak merusak jalan negara.

"Kita panggil pihak mitra PT Timah Tbk dan pihak wasprod agar tidak melakukan penambangan yang merusak fasilitas jalan," tegas Suherman.

Menurutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka para pemilik TI yang merusak jalan milik negara tersebut terancam hukuman denda atau kurungan paling lama tiga bulan.

Penulis: nurhayati
Editor: Evan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help