Masih Khawatir tentang THR dan Gaji ke-13? Baca Penjelasan Lengkap Pejabat Kemenkeu Ini!

Istimewanya, THR tahun ini juga tidak hanya gaji pokok, tapi beserta tunjangan keluarga dan tunjangan kinerja.

Masih Khawatir tentang THR dan Gaji ke-13? Baca Penjelasan Lengkap Pejabat Kemenkeu Ini!
Ist/Tribunnews.com
Ilustrasi 

SIANG HARI tanggal 23 Mei 2018, Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan pemberian Tunjangan Hari Raya ( THR) dan Gaji ke-13 untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan. Ada yang istimewa pada tahun ini yaitu para pensiunan juga mendapatkan THR.

Keistimewaan lainnya adalah karena THR tahun ini juga tidak hanya gaji pokok, tapi beserta tunjangan keluarga dan tunjangan kinerja. Pemberian gaji tambahan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja para ASN dan juga kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dua tambahan penghasilan ini diharapkan dapat memberikan dampak besar bagi daya beli ASN menghadapi tahun baru dan tahun ajaran baru sekolah.

Baca: Ini Bocoran Agar Bisa Lulus Tes CPNS 2018, Jangan Lupa Pendaftarannya Dimulai Awal Juni

Berdasarkan data tahun 2016 dari Badan Kepegawaian Negara, pada tahun 2016 tercatat sejumlah 4.374.341 ASN dengan komposisi 918.436 ASN pusat dan 3.455.905 ASN daerah.

Data tersebut belum termasuk TNI dan Polri. Sedangkan jumlah pensiunan kurang lebih 2,89 juta orang. Uang yang dikeluarkan pemerintah untu THR dan Gaji ke-13 tahun ini adalah sebesar Rp 35,76 triliun, meningkat 68,92 persen dibandingkan tahun lalu.

Sepatutnya berita ini disambut gembira. Namun ada beberapa berita yang menghadangnya.

Pertama adalah diberitakan bahwa seolah-olah pemberian THR dan Gaji ke-13 ini bersifat komoditas politik pemerintah menjelang Pemilu dan Pilpres 2019.

Baca: Ternyata Pacar Rosalia Keponakan Pendeta Henderson, Mau Menikah Setelah 6 Tahun Pacaran Jarak Jauh

Nyatanya, kebijakan pemberian gaji ke-13 ini mulai rutin diberikan sejak tahun 2004 dan pemberian THR sudah dilakukan sejak tahun 2016. Jadi bukan untuk yang pertama kalinya dan bukan pula politisasi keuangan negara menjelang pilpres dan pemilu 2019.

Yang kedua adalah adanya berita bahwa pegawai honorer tidak menerima penghasilan tambahan tersebut. Berita ini memicu keresahan di kalangan pegawai honorer.

Kementerian Keuangan lalu memberikan penjelasan tambahan mengenai hal ini. Pegawai honorer yang lebih tepat disebut sebagai pegawai kontrak instansi pemerintah pusat seperti sekretaris, satpam, pengemudi, petugas pramubhakti juga diberikan satu bulan penghasilan tambahan sebagai THR.

Halaman
123
Editor: fitriadi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help