Pemprov Babel Defisit RP 45 Miliar, ASN Hanya Dapat THR, DIDIT : TPP Nanti Dulu

Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bangka Belitung bersama dengan Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD), Senin (4/6 /2018)

Pemprov Babel Defisit RP 45 Miliar, ASN Hanya Dapat THR, DIDIT : TPP Nanti Dulu
Bangka Pos/Hendra
Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Hendra

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bangka Belitung bersama dengan Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD), Senin (4/6 /2018) belum bisa memutuskan pencairan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) ASN di Pemprov Babel.

Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya mengatakan pencairan tersebut belum disepakati dikarenakan anggaran pemprov Babel mengalami defisit diangka sekitar Rp 45 miliar. Rapat tersebut kembali akan dilakukan pada Kamis (8/6/2018).

“THR silakan dicairkan dulu, tapi kalau tunjangan ini belum ada keputusan. Pembayaran TPP ini berada diangka 21-25 miliar. Sedangkan kita mengalami defisit sekitar Rp 45 miliar,” kata Didit Srigusjaya.

Untuk menyiasati TPP tersebut bisa dibayar sebelum lebaran, Banggar kata Didit menyarankan pihak TAPD dan Eksekutif untuk mengurangi anggaran di beberapa poin tertentu.

ASN Pemprov Babel Cuma Terima THR, Kalau TPP Nanti Dulu

DPRD Bangka Belitung mempersilakan pemerintah daerah untuk mencairkan tunjangan hari raya (THR) untuk para aparatur sipil negara (ASN) di Pemprov Babel.

Akan tetapi, untuk tunjangan penghasilan pegawai (TPP) diminta untuk tidak dibayarkan sebelum ada persetujuan dan kesiapan anggaran.

Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya mengatakan anggaran pemerintah saat ini mengalami defisit yang cukup besar, berkisar Rp 45 miliar. Untuk membayar TPP tersebut, anggarannya tidak mencukupi.

“Saat ini defisit anggaran kita cukup besar, sekitar Rp 45 miliar. Sedangkan untuk membayar TPP ini angka totalnya 21 miliar sampai 25 miliar,” kata Didit, usai menggelar rapat Badan Anggaran bersama dengan TAPD, Senin (4/6/2018).

Pembayaran TPP sampai saat ini belum dapat diputuskan. Karenanya Banggar meminta agar TAPD dan eksekutif memangkas anggaran yang tidak prioritas.

Namun Banggar kata Didit belum diberikan oleh eksekutif apa saja point anggaran atau program non prioritas yang bisa dipangkas.

“Kita bingung tadi, karena kita diberi gambaran saja dan asumsi hukum, tapi bukan fakta hukum. Saya fikir semuanya sudah siap, ternyata belum," ujar Didit.

Penulis: Hendra
Editor: Evan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help