Lipsus Zonasi Laut

Zonasi Laut Tarik Ulur - DPRD Tak Mau Sekadar Stempel

Zonasi laut Bangka Belitung bakal menentukan nasib bisnis pertambangan di perairan pulau timah

Zonasi Laut Tarik Ulur - DPRD Tak Mau Sekadar Stempel
Wilayah IUP Bangka Belitung 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Zonasi laut Bangka Belitung bakal menentukan nasib bisnis pertambangan di perairan pulau timah. Sekitar 300 Izin Usah Pertambangan (IUP) laut yang telah Clear and Clean (CnC) bergantung penetapan zonasi yang saat ini masih digodok Pemprov Bangka Belitung.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Minera (ESDM), mengusulkan seluruh IUP laut yang sudah CNC dalam Rancangan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Sebagian besar IUP itu milik PT Timah Tbk.

"Semua sudah kita sampaikan IUP yang sudah CNC. IUP laut dan darat yang final itu 827 yang laut sekitar 300 IUP," sebut Suranto belum lama ini.

Ia mengatakan perizinan yang sudah existing baik perizinan yang dikeluarkan pada masa pemerintah provinsi maupun kabupaten yang belum habis masa berlakunya turut disampaikan.

Disinggung akan bagaiamana kelanjutan izin yang sudah ada, Suranto menyebutkan pihaknya sudah mengusulkan yang nantinya akan diputuskan bersama DPRD dalam bentuk perda zonasi.

Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, mengatakan Raperda Zonasi itu nantinya bisa berpengaruh pada IUP yang telah diterbitkan.

Namun dirinya tak bisa berandai-andai tentang kebijakan terhadap kawasan laut di Bangka Belitung tanpa adanya zonasi yang jelas.

Sementara sampai saat ini Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) kepada DPRD Bangka Belitung belum mereka peroleh.

"Kami tidak mau terjebak, tugas kami, menyelesaikan polemik," katanya. DPRD juga melakukan koordinasi dengan sejumlah lembaga seperti KPK, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan hingga Kementerian Lingkungan Hidup.

Ia mengutarakan keinginan Menteri Koordinator Maritim yang men-deadline pada Oktober sepertinya tak bisa terwujud. Pasalnya DPRD ingin mengkaji secara secara mendalam menyangkut hal yang filosofis, yuridis serta pertimbangan dampak sosial yang tepat.

Halaman
123
Editor: teddymalaka
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved