Perusahaan Dilarang Berikan Gratifikasi Lebaran kepada Pejabat Negara dan PNS

KPK mengingatkan pimpinan korporasi untuk tidak memberikan sesuatu yang berunsur gratifikasi kepada pejabat negara atau PNS.

Perusahaan Dilarang Berikan Gratifikasi Lebaran kepada Pejabat Negara dan PNS
Fitri Wulandari/Tribunnews.com
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo saat ditemui di Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2016). 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Agus Rahardjo mengingatkan seluruh pimpinan korporasi untuk tidak memberikan sesuatu atau menginstruksikan jajarannya barang, jasa, atau uang yang berunsur gratifikasi kepada pejabat negara atau pegawai negeri sipil ( PNS).

"Korporasi diharapkan komitmennya meningkatkan kesadaran dan ketaatan dengan tidak memberikan sesuatu serta menginstruksikan jajarannya untuk tidak memberikan uang gratifikasi, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apa pun kepada penyelenggara negara dan PNS," kata Agus dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Senin (4/6/2018).

Pihak perusahaan, kata dia, harus ikut menjaga integritas PNS dan penyelenggara negara dari penerimaan gratifikasi.

Agus juga telah menandatangani surat kepada seluruh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, asosiasi, hingga perusahaan-perusahaan swasta lannya untuk mengendalikan pemberian atau penerimaan gratifikasi kepada pejabat negara atau PNS.

Baca: Bupati Ini Masih Sempat Berikan Sedekah kepada Warga Miskin Sehari Sebelum Ditangkap KPK

Agus menegaskan, berbagai bentuk penerimaan hadiah, sumbangan, dan sejenisnya pada dasarnya telah dilarang.

"Kami menyampaikan permintaan dana sumbangan atau hadiah sebagai tunjangan hari raya atau sebutan lain oleh PNS, penyelenggara negara, atau institusi negara, atau perusahaan, atau pemerintah daerah kepada masyarakat, baik secara lisan atau tertulis pada prinsipnya dilarang," ujar Agus.

Ia mengingatkan, penerimaan atau pemberian gratifikasi bisa berakibat pada tindak pidana korupsi dan dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Pimpinan kementerian, lembaga, organisasi, dan BUMN, BUMD dapat mengimbau secara internal kepada pejabat dan pegawai di lingkungannya untuk menolak pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan tugasnya," kata dia.

Baca: Via Vallen Diajak Pesepak Bola Ternama Indonesia Nyanyi Pakai Baju Seksi di Tempat Tidur

Agus juga mengimbau agar kementerian, lembaga, organisasi, BUMN, dan BUMD memberikan pengumuman terbuka melalui media massa kepada seluruh pemangku kepentingan terkait agar tak memberikan bentuk gratifikasi apa pun kepada pegawai negeri sipil dan penyelenggara negara lainnya.

"Apabila pegawai negeri dan penyelenggara negara dalam keadaan tertentu terpaksa menerima gratifikasi, maka wajib melaporkan kepada KPK dalam 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi," katanya.

Halaman
12
Editor: fitriadi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved