Audiensi Permabudhi Dengan Presiden, Terus Berkontribusi Berkembang Untuk Masyarakat

Banyak hal yang kami sampaikan kepada Presiden terkait dinamika yang terjadi pada perkembangan agama

Audiensi Permabudhi Dengan Presiden, Terus Berkontribusi Berkembang Untuk Masyarakat
Ist
Jajaran pengurus Permabudhi berfoto bersama presiden Jokowi usai diterima presiden di istana negara 

BANGKAPOS.COM--Jajaran pengurus Permabudhi, Selasa (5/6/2018) lalu beraudiensi dengan Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara.

Adapun jajaran Pengurus Permabudhi yang hadir dalam audiensi tersebut adalah Ketum Permabudhi Arief Harsono, Ketua Dewan Pengawas Sudhamek, Aguan, Ibu Aiko, Sugianto, Hong Tjin, Effendi, David Herman Jaya, Dharmanadi Chandra, Suwito, dan Ketua Umum Gemabudhi Bambang Patijaya.

Audiensi tersebut berlangsung selama 1 jam, pada kesempatan tersebut Presiden menyampaikan selamat hari Waisak dan permohonan maaf kemarin tanggal 4 Juni 2018 tidak bisa hadir pada Dharmasanti Waisak Permabudhi di Tzu Chi PIK.

"Banyak hal yang kami sampaikan kepada Presiden terkait dinamika yang terjadi pada perkembangan agama Buddha di Indonesia saat ini.
Senang rasanya 3 tahun berturut-turut saya bisa hadir dan bertemu Presiden di Istana Negara," ungkap Ketum Gemabudhi Bambang Patijaya dalam rilis yang diterima Bangkapos.com.

Ia menjelaskan kesempatan bertemu langsung presiden tersebut pada tahun 2016 bersama Lemhannas RI, tahun 2017 ketika diundang Istana sosialisasi Perpu No.1 2017 dan 2018 ini audiensi Permabudhi.

"Semoga terus memotivasi saya untuk bertumbuh kembang serta berkontribusi dan bermanfaat kepada masyarakat. Salam Bergema,
Bersatu Bergerak Maju Dalam Dharma," imbuh Bambang Patijaya.

Lebihlanjut ia mengatakan, pada kesempatan audiensi tersebut ada beberapa hal yang di sampaikan kepada Presiden, antara lain melaporkan telah berdirinya Permabudhi sebagai bentuk koreksi atas kekeliruan dan merupakan kerinduan umat dan diantara majelis agama Buddha agar terciptanya suasana yg kondusif dan nyaman diinternal agama Buddha.

"Saya sendiri menyampaikan kepada Presiden agar surat Keputusan Menteri Agama no 30 tahun 1980 tentang wadah tunggal nomenklaturnya sudah tidak sesuai lagi dengan realitas. Sehingga perlu untuk ditinjau lagi," ungkap Bambang.

Lahir nya Permabudhi akan meningkatkan sinergitas antar umat beragama dan juga tentunya dengan pemerintah.

"Hal ini disambut baik oleh Presiden dan beliau meminta Menteri Agama untuk mengawal proses ini sampai selesai," pungkasnya.(*)

Penulis: Iwan Satriawan
Editor: Iwan Satriawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help