Home »

Lokal

» Bangka

Demi Sukseskan Pilkada, Pemkab Bangka Gelontorkan Dana Sekitar Rp 36,6 M

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Bangka Teddy Sudarsono mengatakan Pemerintah Kabupaten Bangka sudah mengucurkan

Demi Sukseskan Pilkada, Pemkab Bangka Gelontorkan Dana Sekitar Rp 36,6 M
Bangka Pos/Nurhayati
Rapat koordinasi persiapan dan kesiapan dalam tahapan distribusi logistik, masa tenang dan pungut hitung demi terwujudnya pilkada 2018 yang aman, damai dan berintegritas, yang diselenggarakan Panwaslu Kabupaten Bangka, Kamis (7/6/2018) di Novilla Boutique Resort and Spa Sungailiat 

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Bangka Teddy Sudarsono mengatakan Pemerintah Kabupaten Bangka sudah mengucurkan dana untuk mensukses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bangka Tahun 2018.

Dana tersebut diantaranya untuk KPU Kabupaten Bangka sebesar Rp 22,8 milyar, Panwaslu Kabupaten Bangka sekitar Rp 8,7 milyar, pengamanan untuk Polres Bangka sekitar Rp 4 milyar dan untuk TNI sebesar Rp 1,1milyar. Dengan total dana sekitar Rp 36,6 milyar guna mensukseskan Pilkada.

"Dari segi teknis pemerintah daerah siap mengawal pilkada. Berdasarkan surat mendagri, untuk pilkada yang diketuai sekda, pada tanggal 11 Juni akan diuji coba video pers confren," kata Teddy saat rapat koordinasi persiapan dan kesiapan dalam tahapan distribusi logistik, masa tenang dan pungut hitung demi terwujudnya pilkada 2018 yang aman, damai dan berintegritas, yang diselenggarakan Panwaslu Kabupaten Bangka, Kamis (7/6/2018) di Novilla Boutique Resort and Spa Sungailiat.

Selain itu juga menurut Teddy, Pemkab Bangka mengerahkan sebanyak 1.100 petugas linmas untuk mengamankan pilkada Kabupaten Bangka pada tanggal 27 Juni 2018 nanti.

Dia menegaskan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berada di posisi netral tidak memihak calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka manapun.

"Kami berada pada poros yang netral tidak memihak salah satu calon," tegas Teddy.

Ia memaparkan ada tujuh larangan bagi Para PNS di tahun politik ini yakni:

1. PNS dilarang mendeklarasikan diri sebagai calon kepala daerah.2. Dilarang memasang spanduk promosi kepada calon.
3. Cara mendekati parpol terkait dengan pengusulan dirinya atau orang lain menjadi calon.
4. Cara menggunggah memberikan like kata mengomentari dan sejenisnya serta menyebarluaskan gambar maupun pesan visi misi calon baik di media online maupun media massa.
5. Dilarang menjadi pembicara pada pertemuan parpol.
6. Dilarang berfoto bersama calon.
7. Dilarang menghadiri deklarasi calon baik itu dengan atau tanpa antribut parpol.

Penulis: nurhayati
Editor: Evan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help