Ombudsman Himbau Jangan Ada Pungli pada Layanan Publik Perjalanan Mudik

Pelayanan publik dalam Perjalanan mudik baik di kota maupun di kabupaten diharapkan tidak melakukan pungutan liar

Ombudsman Himbau Jangan Ada Pungli pada Layanan Publik Perjalanan Mudik
Yudha Palistian
Kepala Omdusman Wilayah Bangka Belitung, Jumli Jamaluddin 

Laporan Wartawan Bangka Pos Adinda Rizki Amanda

BANGKAPOSS.COM, BANGKA -Kepala Ombudsman RI perwakilan Bangka Belitung Jumli Jamaluddin mengungkapkan perjalanan mudik baik di kota maupun di kabupaten diharapkan tidak melakukan pungutan liar (pungli) dalam bentuk apapun dalam memberikan pelayanan publik selama mudik Ramadhan dan Idul Fitri 1439 H.

"Harapannya petugas-petugas yang bertugas memberikan layanan tersebut agar tetap memberikan layanan secara optimal"ujarnya kepada bangkapos.com, Selasa (12/6/2018)

Ia juga mengimbau agar layanan-layanan kesehatan dan bantuan pada mudik harus tetap disiagakan, termasuk petugasnya harus standby.

Bukan hanya itu, tapi juga layanan kesehatan di UGD/IGD rumah sakit maupun layanan yang sifatnya 24 jam harus disiagakan.

Hal ini tentunya dapat mempermudah dan kenyamanan bagi pemudik dan masyarakat yang membutuhkan layanan selama mudik dan Idul Fitri agar merasa aman, lancar dan kondusif.

"Diharapkan meskipun sedang dalam suasana libur atau cuti bersama namun layanan yang diselenggarakan oleh negara atau pemerintah harus tetap dilaksanakan untuk kepetingan masyarakat"tambahnya.

Selain itu, masyarakat harus mematuhi aturan atau petunjuk yang sudah ada untuk menjaga ketertiban, kelacaran dan kenyamanan serta terciptanya situasi mudik yang kondusif.

Warga atau masyarakat agar tetap menjaga kebersihan bersama-sama dengan petugas kebersihan.

Ombudsman RI Babel juga akan tetap melakukan pengawasan dan bahkan sewaktu-waktu dapat melakukan pemantauan langsung ke objek-objek pelayanan tersebut.

Kendati demikian, peran aktif semua pihak dan masyarakat dalam ikut berperan melakukan pengawasan juga sangat diharapkan dengan cara menyampaikan laporan melalui unit-unit pengaduan yang disediakan oleh pemerintah atau instansi terkait.(*)

Penulis: Adinda Rizki Amanda
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved