Syamsudin Haris Sebut Pengangkatan Komjen Iriawan Jadi Pj Gubernur Jabar Terkesan Dipaksakan

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris angkat bicara soal pengangkatan Komjen Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat

Syamsudin Haris Sebut Pengangkatan Komjen Iriawan Jadi Pj Gubernur Jabar Terkesan Dipaksakan
KOMPAS.com/Nabilla Tashandra
Peneliti Senior LIPI, Syamsuddin Haris dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/7/2016) 

BANGKAPOS.COM - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris angkat bicara soal pengangkatan Komjen Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat.

Dikutip dari Kompas.com, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo secara resmi melantik Komisaris Jenderal Pol M Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat menyusul rampungnya masa tugas Ahmad Heryawan periode 2013-2018.

Proses pelantikan M Iriawan ini digelar di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Senin (18/6/2018).

Sebelum dilantik, Iriawan terlebih dahulu menjalani prosesi pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Mendagri.

"Dengan mengucap syukur, hari ini saya Mendagri atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik saudara Komjen Pol M Iriawan sebagai pejabat gubernur Jawa Barat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 106/P Tahun 2018," ungkap Tjahjo.

"Saya percaya saudara akan menjalankan tugas sesuai tanggung jawab dan sebaik-baiknya," tambahnya. 

Terkait hal tersebut, peneliti sekaligus pengamat politik itu memberikan pendapatnya di akun Twitter, @sy_haris, yang diunggah pada Senin (18/6/2018). 

Dirinya mengatakan jika pemerintah terkesan memaksakan kehendak dengan mengangkat jenderal polisi aktif sebagai Pj Gubernur Jabar.

Syamsuddin Haris menegaskan jika pengangkatan itu tak hanya cacat hukum karena melanggar UU Polri dan UU Pilkada.

Tak hanya cacat hukum, dirinya menilai pengangkatan itu juga cacat politik. 

"Pemerintah terkesan memaksakan kehendak dgn mengangkat jenderal polisi aktif sbg pjs Gubernur Jabar. Pengangkatan tsb tak hanya cacat hukum krn melanggar UU Polri & UU Pilkada, tapi juga cacat politik," cuit Syamsuddin Haris 

Tweet Syamsuddin Haris
Tweet Syamsuddin Haris (Capture Twitter)

Lebih lanjut, dirinya merinci pelanggaran yang dilakukan saat pelantikan tersebut. 

Halaman
12
Editor: zulkodri
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help