Honorer Dibuat Resah Oleh Broadcast Pengangkatan CPNS, Ternyata Informasi Itu Hoax

Honorer Dibuat Resah Oleh Broadcast Pengangkatan CPNS, Ternyata Informasi Itu Hoax

Honorer Dibuat Resah Oleh Broadcast Pengangkatan CPNS, Ternyata Informasi Itu Hoax
Kompilasi Bangka Pos
Hoax 

BANGKAPOS.COM -- Pesan berantai tentang persyaratan Pemberkasan Usulan CPNS dari Tenaga Honorer tahun 2018-2019 menyebar luas di masyarakat. Informasi yang dipastikan sebagai kabar bohong itu membuat resah.

Sekretariat Kabinet, Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta BKN harus membuat pengumuman tentang beredarnya informasi palsu tersebut.

Sekretariat Kabinet melalui akun twitter lembaga tersebut mengatakan informasi itu membuat resah honorer di sejumlah wilayah di Indonesia.

"Honorer di sejumlah wilayah di Indonesia dibuat resah. Pasalnya, saat ini beredar Petunjuk Teknis (Juknis) mengenai Persyaratan Pemberkasan Usulan CPNS dari Tenaga Honorer tahun 2018-2019 yang disebutkan dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara," tulis admin twitter Sekretariat Kabinet,

Tak hanya info hoax tentang Juknis persyaratan Pemberkasan Usulan CPNS dari Tenaga Honorer, Kementerian PANRB juga mengungkapkan tidak pernah menerbitkan laporan penetapan e-formasi bagi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS dan tenaga kontrak.

"Selamat siang, #RekanASN dan Sahabat Muda! Kementerian PANRB menegaskan bahwa tidak pernah menerbitkan laporan penetapan e-formasi bagi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS, dan tenaga kontrak. Kabar tersebut resmi hoax.," tulis admin 

Melansir artikel dari laman menpan.go.id, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan bahwa tidak pernah menerbitkan laporan penetapan e-formasi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak pengangkatan CPNS tahun 2016–2019.

"Kami kembali menegaskan bahwa hal itu tidak benar. Jangan sampai terkecoh hoax," ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Infomasi Publik Kementerian PANRB, Herman Suryatman di Jakarta, Minggu (24/6/2018). 

Herman mengimbau seluruh masyarakat agar tidak mudah percaya dengan kabar yang tidak jelas sumbernya.

"Waspada dan selalu mengecek kebenaran setiap informasi ke sumber resmi. Silahkan up date berbagai informasi tentang pendayagunaan aparatur negara di website resmi menpan.go.id," tegasnya. 

Berita yang beredar di media sosial itu seolah-olah dikeluarkan Kementerian PANRB pada tanggal 1 November 2017.

Isinya, berupa kuota formasi dari sejumlah instansi pemerintah pusat serta pemda yang ditetapkan dalam e-formasi. Informasi tersebut menyebutkan Kanreg, kode cepat, nama instansi, formasi, usul masuk, dan ditetapkan.

Tidak jelas apa maksud pembuat surat tersebut menyebarkan berita bohong itu melalui media sosial, karena Kementerian PANRB tidak pernah menerbitkan kebijakan e-formasi untuk non CPNS. Jelas ada motif tidak baik dibalik penyebarannya. E-formasi sendiri merupakan usulan dari instansi pemerintah untuk formasi CPNS, hanya pihak berwenang yang bisa mengakses e-formasi.

Beberapa waktu yang lalu, telah beredar juga persyaratan dan pemberkasan usulan CPNS di daerah dari tenaga honorer di kabupaten di Indonesia yang dikeluarkan oleh BKN. Namun BKN telah mengkonfirmasi bahwa informasi tersebut hoax. "Berdasarkan pengalaman, beredarnya hoax seperti itu berujung aksi penipuan CPNS. Jadi berhati-hatilah," pungkas Herman. (bangkapos.com//HUMAS MENPANRB) 

Penulis: teddymalaka
Editor: teddymalaka
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help