Perusahaan Bakal Kena Sanksi Jika Tak Liburkan Karyawan pada Pilkada 27 Juni

Perusahaan yang tidak meliburkan karyawannya pada hari pemungutan suara Pilgub Jabar pada 27 Juni 2018 bakal diberi sanksi.

Perusahaan Bakal Kena Sanksi Jika Tak Liburkan Karyawan pada Pilkada 27 Juni
SERAMBINEWS.COM
Ilustrasi 

BANGKAPOS.COM, KARAWANG - Perusahaan yang tidak meliburkan karyawannya pada  hari pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (jabar) pada 27 Juni 2018 mendatang bakal diberi sanksi.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang Ahmad Suroto ke Kompas.com melalui sambungan telepon, Senin (25/6/2018).

"Sanksinya, perusahaan yang mempekerjakan pekerja pada hari pelaksanaan pemungutan suara tanggal 27 Juni (2018), wajib membayar uang lembur dengan perhitungan dua kali satu per seratus tujuhpuluh lima, kemudian dikali besarnya upah atau gaji, di satu jam pertama," ujar Suroto.

Baca: Cara Mudah Mengecek Nama dan TPS Anda di Pilkada Serentak Tahun 2018

Suroto mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada perusahaan di wilayahnya melalui surat Nomor 568/4736/HIPK tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah pada 22 Juni 2018.

"Pemberitahuan itu kami kirimkan agar perusahaan meliburkan karyawannya untuk bisa menyalurkan hak pilih," katanya.

Penetapan hari libur atau hari yang diliburkan pada pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar pada 27 Juni 2018 sudah berdasarkan regulasi.

Yakni berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang mengatur bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.

Baca: Jangan Lewat, Ini Jadwal Pencoblosan bagi Pemilih Tetap, Pindahan dan Tambahan di Pilkada

Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8  Tahun 2018 Pasal 3 Ayat (2) yang berbunyi "pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan."

"Kami berharap pihak perusahaan bisa memaklumi ketetapan pemerintah tersebut. Terlebih, pemungutan suara tersebut  dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, yang juga akan ditetapkan melalui Peraturan Presiden," tambahnya.

Di Karawang sendiri, sekitar 1.500 perusahaan berdiri yang tersebar di beberapa kawasan industri dan beberapa di antaranya di zona, di mana ratusan ribu  warga yang mempunyai hak pilih bekerja di perusahaan tersebut. 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tak Liburkan Karyawan pada Pilkada 27 Juni, Perusahaan Bakal Kena Sanksi", https://regional.kompas.com/read/2018/06/25/11483641/tak-liburkan-karyawan-pada-pilkada-27-juni-perusahaan-bakal-kena-sanksi.
Penulis : Kontributor Karawang, Farida Farhan

Editor: fitriadi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved