Mantan Narapidana Korupsi Dilarang Ikut Pileg 2019, Ini Kata Panwaslu

Terkait Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yakni Mantan

Mantan Narapidana Korupsi Dilarang Ikut Pileg 2019, Ini Kata Panwaslu
Bangkapos/Suharli
Ketua Panwaslu kota Pangkalpinang, Ida Kumala saat ditemui dikantornya (22/2/2018) 

Laporan Wartawan Bangkapos, Yudha Palistian

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Terkait  Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yakni Mantan narapidana kasus korupsi resmi dilarang ikut pemilihan legislatif DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota 2019.

Ketua Panwaslu Pangkalpinang, Ida kumala mengatakan pihaknya masih harus berdiskusi lebih lanjut untuk membahas peraturan KPU No 20 tersebut.

"Kami belum bisa kasih jawaban terkait peraturan tersebut, karena harus di bahas secara internal dulu," ucapnya kepada Bangkapos, Senin (2/7/2018).

Sebelumnya, KPU Pangkalpinang mengatakan mengikuti aturan dari pusat, jikalau pusat tidak memperbolehkan maka tidak pernah berubah soal itu. Sudah pasti (diterapkan di Pileg 2019).

"Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi," bunyi Pasal 7 Ayat (1) huruf h PKPU yang ditetapkan oleh Ketua KPU RI Arief Budiman tertanggal 30 Juni 2018 tersebut. 

Penulis: Yudha Palistian
Editor: Evan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help