Soal PKPU 20, Bawaslu Babel Tunggu Instruksi dari Pusat

Secara strukturnya memang undang-undang lebih tinggi. Tapi KPU juga memiliki aturan sendiri dalam proses pendaftaran caleg

Soal PKPU 20, Bawaslu Babel Tunggu Instruksi dari Pusat
Bangka Pos / Krisyanidayati
Ketua Bawaslu Babel, Edi Irawan. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Hendra

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Badan Pengawas Pemilu, Propinsi Kep. Bangka Belitung, akan tetap melakukan pengawasan pendaftaran caleg di KPU.

Diberlakukannya PKPU No 20 tahun 2018 dan PKPU No. 14 tahun 2018 oleh KPU RI dikwatirkan akan menimbulkan permasalahan.

Ketua Bawaslu Babel, Edi Irawan kepada harian ini menjelaskan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu tidak disebutkan ada pelarangan mantan narapidana korupsi, bandar narkoba dan kejahatan seksual untuk mendaftar sebagai caleg. Akan tetapi KPU selaku lembaga negara juga memiliki aturan sendiri.

“Secara strukturnya memang undang-undang lebih tinggi. Tapi KPU juga memiliki aturan sendiri dalam proses pendaftaran caleg. PKPU itu mengatur hal-hal teknis yang tidak diatur dalam undang-undang,” kata Edi Irawan.

Diakui Edi, PKPU yang diberlakukan oleh KPU RI tentang pendaftaran calon legislatif tersebut saat ini belum diundangkan dalam lembaran negara.

Akan tetapi saat ini untuk teknisnya masih berpegang pada PKPU No. 20 tahun 2018 dan PKPU No. 14 tahun 2018.

Bawaslu selaku lembaga pengawas pemilu hanya melakukan pengawasan saja. Aturan teknis pengawasan pun saat ini tetap berpedoman pada PKPU tersebut.

“Mekanisme pengawasan adanya di PKPU tersebut. Tapi sampai saat ini kita belum mendapat instruksi dari pusat terkait permasalahan PKPU ini. Kita menunggu instruksinya seperti apa,” kata Edi Irawan.(*)

Penulis: Hendra
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved