Soal PKPU nomor 20 ‎tahun 2018 Ini Tanggapan Anggota Legislatif Pangkalpinang

Sejumlah anggota legislatif dari DPRD Pangkalpinang mengaku menerima penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 20 tahun 2018

Soal PKPU nomor 20 ‎tahun 2018 Ini Tanggapan Anggota Legislatif Pangkalpinang
ist
Ketua DPRD Pangkalpinang, Achmad Subari 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Dedy Qurniawan

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Sejumlah anggota legislatif dari DPRD Pangkalpinang mengaku menerima penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPRD Kota dan Provinsi.

Seperti diketahui, PKPU teranyar ini menuai silang pendapat terkait persyaratan yang di antaranya adalah mengharuskan calon legislatif harus bukan narapidana.

Para politisi Pangkalpinang menerima namun memberikan sejumlah pandangan dan catatan terkait PKPU tersebut. Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Akhmad Subari misalnya. ‎

Dia mengatakan, ia menerima PKPU itu sebagai sebuah keputusan. Namun menurutnya, KPU seharusnya bisa konsisten dengan aturan yang akan diterapkan tersebut.

Subari pun memberikan pandangan bahwa yang berhak mencabut hak politik setiap warga negara adalah pengadilan.
"Apalagi dalam amar putusan persidangan, itu tidak disebutkan ataupun dicantumkan untuk pencabutan hak politik," ujar Subari kepada Bangka Pos, Selasa (3/7/2018).

Kemudian, Subari menilai, larangan bagi narapidana tersebut hanya berlaku bagi narapidana (dengan ancaman pidana lima tahun ke atas) yang telah bebas kurang dari lima tahun. Jika seseorang telah bebas lebih dari lima tahun, maka tidak ada larangan baginya untuk mencalonkan diri.

"KPU tidak bisa menutup hak politik seseorang, ketika ia sudah lima tahun lebih bebas, ingin berkiprah lagi, ya silakan, selama putusan pengadilan tidak mencabut hak politik yang bersangkutan. Ya KPU harus konsisten, artinya kalau laranngan itu ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan karena mencabut hak politik seseorany ," ucapnya.

Rio Setiady, politisi PKS di DPRD Kota Pangkalpinang memandang PKPU nomor 20 tahun 2018 dari dua sisi. Rio menilai positif PKPU tersebut ‎jika dianggap sebagai upaya memberikan efek jera.

Tapi, menurut dia, di sisi lain PKPU ini mengabaikan peluang seseorang untuk menjadi lebih baik saat ia sudah menjalani proses hukum.

"Menurut saya sebagai pribadi, ketika seseorang sudah menjalani proses hukum, dia juga berhak mendapatkan dan menjalani hidup normal. Masa kita harus membebani dengan sesuatu yang di luar hukuman yang telah ia dapatkan. Saya kira cukup sampai di situ saja. Ketika seseorang dihukum delapan tahun, itulah hukumannya, jangan lagi dihukum setelah itu di masyarakat. Mana tahu setelah itu, ia lebih baik ketimbang kita," ucap Rio.

Agak berbeda, Satria Mardika, politisi Hanura di DPRD Pangkalpinang mengapresiasi PKPU nomor 20 tahun 2018 tersebut. Dia menganggap itu adalah upaya pemerintah untuk menghasilkan caleg yang bersih. Ini dianggap sebagai warning untuk para calon anggota legislatif pada 2019.
"Ini sebagai warninglah buat para caleg yang mau maju pada 2019 ini," kata Satria kemarin.

Tapi di sisi lain, pihaknya menanggap seharusnya tidak menjadi permasalahan dalam persyaratan bagi seseorang yang telah menjalani hukuman. "Seharusnya KPU juga bisa memfasilitasi ini, jangan sampai menghambat hak ‎warga negara Indonesia. Setiap warga negara berhak mencalonkan diri, yang penting sehat jasmani, rohani. Tapi PKPU-nya kan sudah keluar, ya mau tidak maulah," kata Satria (*)‎

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved