14 Ribu Ton Mineral Ikutan Keluar Babel Tanpa Kontribusi, DPRD Babel Desak Stop Pengiriman

Wakil Ketua DPRD Babel Deddy Yulianto menyoroti soal aktivitas pertambangan di laut dan alur sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

14 Ribu Ton Mineral Ikutan Keluar Babel Tanpa Kontribusi, DPRD Babel Desak Stop Pengiriman
dok bangka pos
Deddy Yulianto

Laporan Wartawan Bangka Pos, Alza Munzi

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Wakil Ketua DPRD Babel Deddy Yulianto menyoroti soal aktivitas pertambangan di laut dan alur sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Menurutnya, DPRD Babel sudah melayangkan surat resmi kepada Gubernur Babel Erzaldi Rosman terkait penghentian penambangan di laut dan alur sungai tersebut. 

"Kami minta untuk segera dilakukan penertiban untuk mencegah kerusakan yang lebih parah," tegas Deddy kepada bangkapos.com, Rabu (4/7/2018).

Deddy juga mendesak agar segera dilakukan penghentian serta penyetopan pengiriman mineral ikutan ke luar dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Disebutkan Deddy, tidak ada lagi istilah perdagangan antarpulau sambil menunggu proses pembahasan Raperda mineral ikutan.

"Sekarang dalam tahap pembahasan, tunggu dulu sampai disahkan. Terkait masalah ini juga sudah disampaikan ke Kapolri, Kementerian ESDM, pihak Beacukai, Kapolda Babel, Kajati Babel serta instansi terkait," tambah Deddy.

Artinya, ujar politisi Gerindra ini, kalau masih ada pengiriman mineral ikutan apapun argumentasinya harus ditindak secara tegas.

"Kami minta aparat penegak hukum bertindak tegas dan itu penyelundupan. DPRD Babel akan mengatur regulasi terkait mineral ikutan ini. Buat apa ada investasi kalau tidak ada kontribusi pemasukan untuk daerah dan berdampak bagi Bangka Belitung. Kami tidak antiinvestor namun timbal balik investasi untuk Provinsi Bangka Belitung wajib diperhatikan," beber Deddy.

Menurutnya, tidak ada guna investor kalau tidak menguntungkan masyarakat dan keuntungan bagi Provinsi Bangka Belitung.

Pemerintah telah mengatur terkait nilai tambah mineral ikutan di Permendag No 1 tahun 2017 dan Permen ESDM No 5 tahun 2017.

"Oleh karena itu temuan pansus interpelasi mineral ikutan hampir 14 ribu ton keluar dari Babel dan tidak memberikan kontribusi ke Provinsi Bangka Belitung," ungkapnya.

Untuk itu aparat penegak hukum diminta melakukan pengusutan asal usul mineral ikutan tersebut dan berapa luas izin usaha pertambangan (IUP) yang dimiliki maupun kerja samanya.

Deddy juga menyebutkan dapat dihitung berapa royalti dan pajak daerah yang mestinya didapat oleh pemerintah daerah.

"Aparat penegak diminta mengusut tuntas kerugian negara akibat royalti tidak dibayar dan pajak daerah," tegasnya.

Penulis: Alza Munzi
Editor: Evan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved