Kunjungan ke Disdukcapil Pangkalpinang Meningkat saat Musim Masuk Sekolah dan Daftar Caleg‎

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil (Disdukcapil) Kota Pangkalpinang Armada menuturkan, ada lonjakan kunjungan ke kantornya

Kunjungan ke Disdukcapil Pangkalpinang Meningkat saat Musim Masuk Sekolah dan Daftar Caleg‎
Bangka Pos/Dedi Qurniawan
Kepala Disdukcapil Pangkalpinang Armada 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Dedy Qurniawan

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil (Disdukcapil) Kota Pangkalpinang Armada menuturkan, ada lonjakan kunjungan ke kantornya pada saat musim masuk sekolah dan daftar calon anggota legislatif saat ini.

Jika pada hari biasa kunjungan per hari mencapai 400 orang, pada saat seperti ini kunjungan bisa mencapai 600 orang per hari.

Kondisi ini terasa sekitar dua minggu ini. Mereka datang untuk keperluan dokumen administrasi kependudukan.

"Terutama yang mau nyaleg, ada beberapa ratus orang‎. Kadang-kadang ada yang tidak sinkron antara KK, KTP, dan akte Kelahiran, termasuk Ijazah. Kemudian, ada juga warga yang datang untuk keperluan masuk sekolah. Peningkatannya, rata-rata yang datang 600 orang per hari, normalnya 400 per hari," kata Armada ‎kepada Bangka Pos ditemui di ruang kerjanya, Rabu (4/7/2018).

Armada mengatakan, saat ini secara umum tidak ada masalah dalam pelayanan pihaknya terhadap jumlah kunjungan tersebut. Pelayanan diklaim dapat dilakukan secara cepat dan mudah.

"Dari sisi kami tidak ada masalah, kami siap. Malah kami buka layanan pada hari Sabtu bagi mereka yang belum sempat ke sini.‎ Yang ada masalah kami berikan solusi," katanya.

Dia menambahkan, saat ini persentase perekaman EKTP di Kota Pangkalpinang telah 100 persen. Artinya bisa dibilang perekaman EKTP di Pangkalpinang saat ini hanya dilakukan untuk mereka yang baru masuk 17 tahun.

"Data kami terakhir, itu sudah 100 persen penduduk merekam. Cumakan tiap hari, orang yang berumur 17 tahun itu selalu ada, itu yang kami terus Layani sampai jelang Pemilu 2019 nanti," ucapnya.

Permasalahan yang rentan pada pengurusan dokumen adminduk khususnya ektp adalah terkait data ganda di dua wilayah. Armada ‎mengatakan, pada kasus seperti ini, solusinya adalah data warga yang terekam di tempat lain harus dicabut atau dihapus terlebih dahulu.

"Ini yang mungkin agak perlu waktu. Kalau data di tempat awalnya sudah dicabut, bisa selesai,"‎katanya. (*)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: Evan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved