Mantan Napi Koruptor Dilarang Nyaleg, Parpol Tak Bisa 'Kucing-kucingan' Karena KPU Lakukan Hal Ini

Mantan Napi Koruptor di Larang Nyaleg, Parpol Tak Bisa ;Kucing-kucingan Karena KPU Lakukan Hal Ini

Mantan Napi Koruptor Dilarang Nyaleg, Parpol Tak Bisa 'Kucing-kucingan' Karena KPU Lakukan Hal Ini
tribunmedan
ilustrasi 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Partai Politik tak bisa main “kucing-kucingan” untuk mendaftarkan caleg-nya yang pernah menjadi narapidana korupsi, narkoba dan kejahatan seksual di Pileg 2019.

Ketua KPU Propinsi Bangka Belitung, Davitri mengatakan KPU Babel sudah bekerjasama dengan Kementrian Hukum dan HAM untuk mendata para caleg yang didaftarkan oleh partai politik.

Bahkan, status para caleg tersebut bisa diakses langsung di situs Kemenkumham.

“Ini juga kita antisipasi. Tapi kita sudah bekerjasama dengan Kemenkumham untuk mengecek status caleg yang didaftarkan. Kalau kita temukan nanti bisa kita batalkan dan minta diganti,” kata Davitri, Rabu (5/7/2018).

KPU Babel juga akan menempatkan pegawai dari Kemenkumham Babel untuk memantu secara langsung status para caleg.

“Ada nanti pegawai dari Kemenkumham yang kita libatkan langsung dalam kelompok kerja (pokja) ini,” pungkas Davitri.

Sementara itu,  Badan Pengawas Pemilu, Provinsi Kep. Bangka Belitung, akan tetap melakukan pengawasan pendaftaran caleg di KPU.

Diberlakukannya PKPU No 20 tahun 2018 dan PKPU No. 14 tahun 2018 oleh KPU RI dikwatirkan akan menimbulkan permasalahan.

Ketua Bawaslu Babel, Edi Irawan menjelaskan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu tidak disebutkan ada pelarangan mantan narapidana korupsi, bandar narkoba dan kejahatan seksual untuk mendaftar sebagai caleg.

Akan tetapi KPU selaku lembaga negara juga memiliki aturan sendiri.

Halaman
12
Editor: teddymalaka
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help