Puluhan Rumah Warga Retak, Ketua DPRD Minta Komisi III Cek Lokasi Bukit Manunggal

Perwakilan warga Desa Air Mesu mengadu ke DPRD Bangka Belitung terkait imbas pemangkasan Bukit Manunggal.

Puluhan Rumah Warga Retak, Ketua DPRD Minta Komisi III Cek Lokasi Bukit Manunggal
BANGKA POS / HENDRA
Perwakilan warga Desa Air Mesu, melakukan audiensi dengan DPRD Babel terkait aktivitas pemangkasan Bukit Manunggal yang sudah menggangu membuat rumah warga rusak retak dan mencemari lingkungan, Selasa (3/7/2018). 

BANGKA POS - Perwakilan warga Desa Air Mesu, Kecamatan Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah mengadu ke DPRD Bangka Belitung terkait imbas pemangkasan Bukit Manunggal, Selasa (3/7).

Pemangkasan Bukit Manunggal yang dilakukan PT Pratama Properti menyebabkan puluhan rumah warga di sekitar lokasi retak, warga juga merasa resah dengan adanya suara ledakan serta debu yang ditimbulkan.

Perwakilan Warga Desa Air Mesu tersebut diterima langsung Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya beserta Anggota Komisi III DPRD Bangka Belitung, Dinas ESDM dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Babel.

Ketua BPD Air Mesu, Joni dalam audiensi tersebut mengatakan mereka sudah lama merasakan imbas dari pemangkasan Bukit Manunggal. Pemangkasan yang menggunakan bahan peledak tersebut membuat warga resah.

Dentuman suara yang ditimbulkan mengakibatkan sekitar 50 rumah warga rusak. Belum lagi debu mencemari lingkungan dan air bersih warga sekitar.

Keluhan yang dirasakan warga sejak tiga tahun lalu itu sudah disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, DPRD Bangka Tengah dan instansi terkait, akan tetapi hingga saat ini tidak ada kejelasannya.

"Kami mengadu ke DPRD Babel ini ingin permasalahan ini selesai. Akibat yang ditimbulkan inilah yang menjadi keluhan kami. Sejauh ini ada sekitar 50 rumah warga rusak, debunya juga dikhawatirkan mencemari air bersih dan berimbas gangguan kesehatan," kata Joni.

Lanjut Joni, Warga Desa Air Mesu tak mempermasalahkan bila ada investasi masuk ke daerah mereka. Akan tetapi bila investasi tersebut membuat warga resah, apalagi sampai merusak rumah warga hal ini tak bisa diterima.

Sementara terkait dengan ganti rugi akibat yang ditimbulkan hingga saat ini tak terealisasi. Padahal pihak perusahaan kata Joni berjanji akan mengganti kerugian yang dialami oleh warga sekitar.

"Kami sudah minta ganti rugi dan mereka setuju, tapi realisasinya tidak ada. Bukannya kami menolak investasi di daerah kami, tapi kami juga minta pekerjaan itu harus sesuai dengan aturannya, sesuai dengan SOP dan amdal-nya," kata Joni.

Halaman
12
Editor: fitriadi
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved