Pol PP Bangka Heran Perusahaan Tambang Tampung Timah dari Penambangan Tanpa Ijin

Satpol PP heran timah hasil penambangan ilegal dibeli perusahaan tambang.

Pol PP Bangka Heran Perusahaan Tambang Tampung Timah dari Penambangan Tanpa Ijin
Bangka Pos/Fery Laskari
Kabid Perundang-Undangan Satpol PP Bangka, Achmad Suherman 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Fery Laskari

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Penertiban aktivitas tambang ilegal di Sungailiat Bangka, tak pernah henti.

Tim gabungan Pol PP dan Polisi diturunkan untuk mengantisipasi hal-hal tak diinginkan.

Dua tempat yang baru saja dirazia, dipastikan tak ada lagi aktivitasnya, Kamis (5/7/2018).

Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bangka, Dalyan Amrie diwakili Kabid Perundang-Undangan, Achmad Suherman, Kamis (5/7/2018) mengatakan,

"Pagi tadi sudah kita pantau. Dipastikan tak ada lagi tambang ilegal di dua tempat yang kita razia bersama Polres Bangka, sehari sebelumnya di depan Kantor PPN dan di lokasi eks TB 23 Surya Timur Sungailiat."

Diakui Suherman, razia Polisi PP dan Polres Bangka, Rabu (4/7/2018), berjalan lancar. Penambang bersedia membongkar peralatan tambang dan berjanji tidak mengeksploitasi lokasi itu lagi karena protes warga.

Hanya saja, Suherman mengaku heran, tambang tersebut tidak memiliki ijin resmi, namun hasil tambangnya diduga ditampung oleh perusahaan tambang.

"Kami heran kenapa ada pos tambang di situ. Dan timah hasil penambangan di beli perusahaan tambang. Hal ini yang menimbulkan kerancuan, walau pun itu IUP perusahaan tersebut. Tetapi seharusnya penambang harus mendapat legalitas. Karena penambangan ini berhubungan dengan keselamatan pekerja, reklamasi, BPJS tenaga kerjanya," kata Suherman

Padahal kata Suherman, aturannya jelas bahwa setiap IUP Itu harus ada ijin dari pemerintah daerah, yang saat ini dikeluarkan oleh Pemprop Babel.

"Dan apabila bermitra dengan pihak ketiga, harus diketahui oleh pemeritah daerah juga, dalam hal ini dinas pertambangan.  Jangan sampai pemerintah daerah tidak tahu titik koordinat mana saja yang dikerjakan penambang," katanya.

Di sisi lain, Suherman mensinyalir telah terjadi salah persepsi soal IUP. "Walau ada ijin atau nggak ada ijin penambangannya, itu seolah bisa diambil," sesal Suherman.

Halaman
12
Penulis: ferylaskari
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help